Ini Kata Kepala Dinas Pendidikan Sulsel Terkait Pengangkatan Guru Honorer

SULSELONLINE.COM, MAKASSAR – Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) akan memperjelas pengangkatan guru honorer.

Kadisdik Sulsel Irman Yasin Limpo selfie bareng pelajar saat jalan sehat Hari Guru beberapa waktu lalu. (Tribun Timur)

Hal itu diantaranya untuk melihat apakah pengangkatan tersebut tidak melanggar Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tentang Pengangkatan K1 dan K2. Sebab setelah pengangkatan K2 tidak boleh dilakukan pengangkatan honorer lagi.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Disdik Sulsel Irman Yasin Limpo saat Rapat Koordinasi Kepala SMA, SMK, dan PK-PLK Negeri/Swasta Lingkup Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel di Hotel Grand Clarion Makassar, Sabtu kemarin

“Di kabupaten/kota yang mengangkat guru honorer ada kepala dinas, kepala sekolah, dan lain-lain. Karena itu, kita harus terlebih dahulu. Kami hadirkan BPK dan BKN untuk ini. Kalau tidak melanggar, kami siapkan,” ujarnya melalui Humas Pemrov Sulsel, Minggu (8/1/2017).

Pihaknya juga akan memvalisasi guru honorer, ini benar-benar guru atau tidak. Sebab peralihan kewenangan guru SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi, ternyata tidak dapat diikutsertakan guru honorer.

Valisasi ini juga terkait, apakah mereka sudah memiliki syarat untuk menjadi seorang guru. Misalnya, latar belakang pendidikan S1, punya Akta IV, sesuai jurusan, dan apakah memiliki nomor urut guru. Dia juga telah menyiapkan Daftar Kebutuhan Guru (DKG).

“Ada 16 ribu guru honorer yang datanya masuk ke kami. Itu kami akan validasi, karena kalau ternyata mereka tidak memenuhi syarat yang dimaksud, dia bukan guru. Hancur siswa kita kalau dia diajar seperti itu. Kalau memang memenuhi syarat, tidak melanggar peraturan Menteri dan memang dibutuhkan, sisa dikoordinasikan dengan badan keuangan apakah ada anggarannya untuk gaji mereka,” jelasnya.

Sedangkan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo menegaskan, tidak ada masalah sepanjang ada aturannya. Apalagi, sudah lama di dunia pemerintahan apalagi PNS, tidak dikenal lagi honorer. Karena itu, harus jelas siapa yang mengangkat guru honorer tersebut.

“Ini jangan meresahkan, mari kita atur secara bertahap. Ini harus dibicarakan secara baik, aturan apa yang dipakai. Jangan karena selama ini dia dilibatkan mengajar di sekolah, kemudian dengan SK itu menganggap dirinya honorer. Tidak bisa seperti itu. Sudah bertahun-tahun honorer itu ditiadakan. Kalau ada seperti itu, mari kita validasi datanya. Dan jangan ragu kalau memang ada aturannya, karena pemerintah memang harus bisa buka lapangan kerja,” tegasnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *