oleh

Kemenkominfo: Pemilik Akun Medsos Harus Punya Sertifikat Digital

SULSELONLINE.COM – Dirjen Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Semuel Abrijani Pangerapan mengusulkan untuk menerapkan pola one man one vote pada pengguna akun media sosial (medsos).

Ilustrasi pengguna medsos. (Shutterstock)

Dengan pola itu, satu pengguna medsos hanya boleh memiliki satu akun pada satu platform medsos. Untuk memverifikasi akun tersebut, pemerintah mengandalkan sertifikat digital.

Menurutnya, saat ini satu pengguna bisa memiliki lebih dari satu akun di medsos. Bahkan mereka kerap meniru akun milik orang lain untuk menyebarkan hoax.

“Kalau semua akun ter-verified, ada sertifikasi digital, semua akan jelas. Kami ingin satu orang hanya punya satu akun, seperti one man one vote. Ini bisa dilakukan kalau ada sertifikasi digital,” ujarnya usai bertemu dengan pihak Twitter, Senin kemarin.

Oleh karena itu, dia berjanji akan meminta Menkominfo untuk mengeluarkan Peraturan Menteri guna membahas teknis soal certificates Authority (CA). Namun sebelum itu, dia akan membenahi perihal CA agar aturan mainnya lebih jelas.

Sejak 2014, Kominfo memang telah berencana membentuk penyelenggara sertifikat digital (CA) nasional seiring akan diberlakukannya sertifikat digital. Selama ini Indonesia masih membeli sertifikat digital dari luar negeri.

Sertifikat digital merupakan sebuah file yang digunakan untuk mengidentifikasi seseorang atau entitas pada sebuah jaringan seperti di internet. Sertifikat digital juga aman karena komunikasi antara dua perangkat menggunakan enkripsi data.

Sertifikat dikeluarkan oleh Certificates Authority (CA). CA memiliki peran yang hampir sama dengan kantor pelayanan paspor. Peran sebuah CA adalah untuk mengesahkan pemegang identitas sertifikat sehingga tidak bisa dirusak.

Terkait pertemuan dengan pihak Twitter, hal itu sama dengan yang telah dilakukan Kemenkominfo bersama Facebook, untuk meningkatkan sistem layanan memberantas hoax.

Dalam pertemuan dengan Perwakilan Twitter Asia Pasifik, Kathleen Reen itu, pihak Twitter berjanji akan meningkatkan kerja sama dan sistem review yang dipercepat sehingga penanganan penyebaran berita hoax bisa langsung dilakukan. Berita hoax yang dimaksud seperti ujaran kebencian dan status yang membahayakan orang lain.

“Twitter berjanji akan mempercepat proses dalam menghapus dan memblokir konten tak pantas. Mereka mengaku selama ini telah memiliki sistem namun kami minta lebih cepat penanganannya, 1×24 jam mereka sudah harus respons. Saat ini ada 35 juta akun Twitter aktif dari Indonesia. Ini harus ditangani serius,” ujarnya, melalui Viva¬†News, Selasa (21/7/2017).

Selam ini, Kominfo terus memperluas kerjasamanya dengan pemain Over The Top (OTT) untuk memberantas berita palsu (Hoax) di media sosial. Facebook, Twitter, dan LINE telah diajak kerjasama untuk lebih cepat memberantas hoax. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed