Bapenda Sulsel Siapkan Samsat Keliling di Sejumlah Tempat di Makassar

Makassar – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel terus melakukan inovasi untuk mendekatkan diri dengan wajib pajak. Jarak antara kantor samsat dan wajib pajak diatasi dengan membuat samsat keliling. Wajib pajak terbantu, kas daerah pun terisi.

Samsat Keliling di kampus Unhas Tamalanrea Makassar. (Ist.)

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Wilayah Makassar II Utara Bapenda Makassar, H. Reza Faizal Saleh, mengatakan, saat ini pihaknya sedang menjalin kerjasama dengan Universitas Hasanuddin untuk membuka Samsat Keliling di Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) Unhas.

“Saat ini kami sudah membuka Samsat Keliling (Samkel) di PKM Unhas. Untuk sementara Samkel tersebut beroperasi setiap hari Rabu pukul 08.00-pukul 15.00. Kami berharap pelayanan ini dapat dimanfaatkan oleh warga Unhas ataupun masyarakat yang bermukim di sekitar Unhas,” ujarnya.

Selain itu, Samsat Keliling juga beroperasi setiap hari Senin-Jumat di depan Samsat Makassar II Utara, Jl Pajaiyyang, Sudiang, sambil menunggu kantor Samsat Makassar II Utara diresmikan, lanjut mantan Kepala UPT Pendapatan Samsat Pangkep ini, Rabu (8/3), kepada wartawan.

Pada hari Sabtu-Minggu, Samsat Keliling tersebut berpindah ke GOR Sudiang Makassar. Hari sabtu buka siang hingga malam sementara pada hari Minggu buka pagi hingga siang.

Samsat keliling juga beroperasi di Kantor Gubernur Sulsel setiap hari Senin dan Kamis pukul 08.30-15.00, di MTos setiap hari Selasa pukul 08.30-15.00, Sabtu pukul 11.00-20.00 dan di depan Telkom Sudiang tiap hari Jumat pukul 08.30-15.00.
Selain itu, samsat keliling juga beroperasi di depan Masjid Al Markaz Makassar dan di Lapangan Hertasning Makassar setiap hari Senin-Jumat hari pukul 08.30-15.00, jelas Kepala UPT Pendapatan Makassar I Selatan H Harmin.

“Pada hari Minggu samsat keliling kami beroperasi pada car free day anjungan Pantai Losari Makassar dan di Jl Jendral Sudirman Makassar,” ujarnya.

Pada tahun 2017 ini Bapenda Sulsel menargetkan pendapatan sebesar Rp 3,4 triliun lebih yang bersumber dari pajak daerah sebesar Rp 3,3 triliun, retribusi daerah sekitar Rp 84 juta, dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 107 miliar, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp 63,8 miliar, serta dari lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 5,8 miliar lebih. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *