oleh

MK Tolak Perluas Pasal Perzinahan dan Seks Menyimpang di KUHP

JAKARTA, SULSELONLINE.COM – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak permohonan memperluas pasal perzinahan dan perilaku seks menyimpang, yakni perkosaan dan pencabulan anak di KUHP. Putusan itu dihasilkan lewat ‘dissenting opinion’ dengan komposisi 5:4.

“Amar putusan mengadili menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK, Arief Hidayat, Kamis (14/2/2017).

Dalam putusan itu, dinyatakan bahwa MK tidak memiliki kewenangan untuk membuat aturan baru. MK juga menyatakan bahwa pasal-pasal KUHP yang dimohonkan untuk diuji-materi, tidak bertentangan dengan konsitusi.

Pengajuan uji materi dimohonkan oleh Aliansi Cinta Keluarga (AILA) Indonesia. Sidang dimulai jam 09.00 WIB dimulai dengan pembacaan amar putusan oleh masing-masing hakim konstitusi.

Di persidangan bahwa ada empat hakim konstitusi yang melakukan dissenting opinion, atau berbeda pendapat dengan putusan, dirinya sendiri dan tiga Hakim lain, yakni Anwar Usman, Wahiduddin Adams, dan Aswanto.

Sementara lima hakim konstitusi yang menolak permohonan pemohon adalah Saldi Isra, Maria Farida, I Dewa Gede Palguna, M. Sitompul dan Suhartoyo.

Dalam permohonan itu, ada tiga pasal KUHP yang dimohon untuk diuji oleh MK. Pasal 284 tentang perzinahan, yang tadinya terbatas dalam kaitan pernikahan dimohonkan untuk diperluas ke konteks di luar pernikahan.

Pasal 285 tentang perkosaan, yang tadinya terbatas laki-laki terhadap perempuan, dimintakan untuk diperluas ke laki-laki ke laki-laki ataupun perempuan ke laki-laki. Serta Pasal 292 tentang percabulan anak, yang asalnya sesama jenis laki-laki dewasa terhadap yang belum dewasa dimintakan untuk dihilangkan batasan umurnya.

Ketua AILA, Rita Hendrawaty Soebagio, menyangkal anggapan bahwa upaya mereka tidak dimaksudkan untuk masuk ke wilayah pribadi.

Sementara anggota AILA, Euis Sunarti mengatakan, pihaknya tentu sedih, padahal mereka berharap banyak pada lembaga MK ini. Guru besar bidang ketahanan keluarga Institut Pertanian Bogor ini menampik salah satu pertimbangan dalam penolakan majelis adalah karena pemidanaan akan membuat penjara Indonesia tidak muat menampung.

“Jangan bandingkan persoalan teknis kerepotan itu dengan bencana sosial dan bencana moral yang terjadi,” ujarnya, mengutip BBC Indonesia. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed