Rekomendasi Golkar Bisa Berubah di Pilkada Sulsel

MAKASSAR, SULSELONLINE.COM – Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar bakal memanas. Posisi Nurdin Halid (NH) dan Idrus Marham di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) belum ada kepastian ke depan. NH pun tak menampik hal itu.

Menurutnya, ada dua agenda utama pada Munaslub mendatang, yakni pemilihan dan penetapan ketua umum berdasarkan hasil rapat pleno dan disahkan oleh Rapat Pimpinan Nasional.

“Di samping itu tentu ada perubahan kepengurusan,” ujarnya, mengutip Fajar Online, Sabtu (16/12/2017).

NH juga memastikan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum, karena mayoritas DPD sepakat untuk menunjuk Airlangga sebagai ketua umum pengganti Setya Novanto.

Persoalan selanjutnya, adalah struktur kepengurusan yang akan terbentuk di bawah komando Airlangga. NH bersikukuh tetap yakin jabatan sebagai Ketua Harian DPP Golkar tetap diemban. Alasannya, pembentukan kepengurusan tetap mengacu pada periode 2014-2019.

“Jadi saya rasa tidak ada perubahan,” ungkapnya.

Namun, jika terjadi polemik atau dinamika saat Munaslub berlangsung, terutama proses pembentukan kepengurusan, NH tak ingin menyikapinya terlalu jauh. Kendati potensi itu sangat besar terjadi, dengan tenang pria kelahiran Bone itu mengatakan, semua dikembalikan kepada pemilik suara.

NH kerap memperjuangkan saat Setya Novanto ditimpa masalah. Kendati alasan membela pimpinan partai, sikap NH tersebut membuatnya dinilai punya kedekatan khusus dengan Setnov.

Begitupun dengan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Idrus Marham. Saat desakan Munaslub merebak dan berembus kencang, dia tak ingin membahas hal itu dengan dalih mematuhi hasil rapat pleno.

Di sisi lain, hubungan Setnov dan Airlangga bak “rival” yang sulit akur. Hal itu pula yang membuat posisi NH dan Idrus di DPP kian dilematis.

Lantas bagaimana dengan langkah NH sebagai bakal calon Gubernur Sulsel? NH mengaku surat rekomendasi dipastikan berubah dan semua harus tunduk pada hasil Munaslub. Namun, dia berkeyakinan secara substansi itu tak mengubah keputusan awal.

“Seluruh rekomendasi yang taat dan sah secara administrasi itu pasti dirubah menyesuaikan hasil Munaslub, tetapi tak mengubah substansi yang ditetapkan. Kecuali jika ada dinamika di daerah,” ungkapnya.

NH mengatakan, tidak akan terjadi revisi rekomendasi sepanjang tidak ada dinamika yang tercipta saat proses pencalonan berlangsung.

“Dinamika yang saya maksud adalah, jika calon yang diusung syarat untuk memenuhi kursi belum memenuhi syarat. Ada yang sudah ditetapkan tetapi tidak mau menjadikan kader Golkar sebagai calon,” jelasnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *