Pemkab Lutim Terima DBH Rp108 Miliar dari Bapenda Sulsel

LUTIM, SULSELONLINE.COM – Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Wilayah Luwu Timur (Lutim)  menggelar sosialisasi pajak daerah di Hotel Transisco Soroako, Senin (18/12/2017). Sosialisasi ini dihadiri seratusan peserta yang berasal dari berbagai daerah di Lutim.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel H Tautoto TR membuka sekaligus membawakan materi dalam acara yang dipandu oleh Kepala UPT Pendapatan Wilayah Lutim, Rajab. Hadir juga dalam sosialisasi tersebut Kasatlantas Polres Lutim, AKP Anis DJ dan Jasa Raharja Lutim, Andi Badri.

Toto, sapaan akrab H Tautoto TR mengunjungi Soroako dengan menumpangi pesawat udara bersama Bupati Lutim HM Thorig Husler.

Sosialisasi pajak daerah ini digelar untuk memperkenalkan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pajak daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulsel dan kontribusinya pada  pembangunan di Kabupaten Lutim.

“Saya harap aparat pemerintah  mulai dari  kecamatan hingga desa/kelurahan  dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan  sehingga dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah,” ujarnya.

Kepada masyarakat yang hadir sosialisasi, mantan Plt Bupati Soppeng ini meminta masyarakat untuk aktif membayar pajak kendaraan karena pajak tersebut akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan fasilitas lainnya di Lutim.

Ia menjelaskan, pajak yang dikelola provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan pajak Rokok.

Meski dikelola provinsi, Pemerintah Kabupaten Lutim tetap mendapatkan dana bagi hasil (DBH). PKB dan BBNKB dialokasikan sebesar 30 persen untuk kabupaten dan kota,  dana bagi hasil yang bersumber dari PBBKB dan Pajak Rokok juga dialokasikan sebesar 70 persen untuk kabupaten dan kota. Sementara DBH Pajak Air Permukaan dialokasikan sebesar 50 persen untuk kabupaten dan kota.

Hingga 31 Oktober 2017 Pemkab Lutim mendapatkan DBH dari Bapenda Sulsel sebesar Rp 108.811.168.782 yang jumlahnya akan terus meningkat hingga akhir tahun. DBH tersebut terdiri dari PBBKB sebesar Rp 22.848.414.836, PKB sebesar Rp 10.096.454.542, BBNKB sebesar Rp 7.710.782.394, AP Rp 55.189.723.608, serta pajak rokok sebesar Rp 12.965.793.401.

“Tanpa disadari Bapak dan Ibu setiap hari membayar pajak kepada daerah yakni saat membeli bensin, saat membeli rokok, dan sebagainya. Pajak inilah yang nanti dikembalikan ke kabupaten/kota untuk membangun infrastruktur dan membiayai program bupati,” katanya.

Mantan Plt Bupati Toraja Utara ini juga membawakan materi tentang pajak dan layanan unggulan samsat serta sosialisasi Perda Nomor 8 Tahun 2017. Menurutnya, layanan unggulan dibuat  untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Layanan terbaru yang dibuat Bapenda Sulsel adalah pembayaran PKB nontunai melalui ATM dan kartu debit menggunakan EDC yang penggunaannya diresmikan oleh Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo pada 6 November lalu di Makassar.

Disampaikannya pula, Bapenda Sulsel telah melakukan banyak terobosan untuk memanjakan wajib pajak di Sulsel, karenanya tidak ada lagi alasan untuk tidak membayar pajak kendaraan bermotor. Terobosan lainnya, yakni Samsat keliling, Samsat delivery, pelayanan e-Samsat di Bank Sulselbar, info pajak via sms dan twitter, penagihan door to door, dan masih banyak lagi.

Mantan Kepala BKD Provinsi Sulsel ini juga menjelaskan pemberian insentif BBNKB sebesar 20 persen yang diberikan Bapenda Sulsel. Dengan pemberian subsidi ini, BBNKB di Sulsel menjadi 10 persen yang sebelumnya sebesar 12,5 persen.

“BBNKB sebesar 10 persen ini sudah sama dengan BBNKB di Jakarta, jadi tidak perlu lagi membeli kendaraan di baru di Jakarta karena harganya sudah sama di Makassar. Masyarakat dapat memanfaatkan diskon besar pada akhir tahun ini dengan membeli kendaraan baru,” paparnya.

Ia juga menyampaikan kabar gembira bagi pemilik kendaraan roda empat yang lebih dari satu. Kabar gembiranya, pajak progresif kini diturunkan yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2018.

Dulu pajak progresif kendaraan kedua sebesar 2,5 persen turun menjadi 2 persen, sebelumnya pajak progresif kendaraan ketiga 3,5 sekarang 2,25 persen, sebelumnya pajak progresif kendaraan keempat sebesar 4,5 persen, sekarang 2,5 persen, dulu kepemilikan kendaraan kelima dan seterusnya sebesar 5,5 persen, sekarang hanya 2,75 persen.

“Ini kami lakukan untuk memberikan kemudahan kepada pelanggan samsat di Lutim yang memiliki kendaraan lebih dari satu,” jelasnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *