Bapenda Sulsel Beri Rp34,5 Miliar kepada Pemko Palopo

PALOPO, SULSELONLINE.COM – Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Wilayah Palopo menggelar sosialisasi pajak daerah di Hotel Mulia Indah Palopo, Selasa (19/12/2017).  Sosialisasi ini dihadiri seratusan peserta yang berasal dari berbagai daerah di Palopo.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel, H Tautoto TR hadir membuka sekaligus membawakan materi dalam acara ini.

Sosialisasi pajak daerah ini digelar untuk memperkenalkan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pajak daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulsel dan kontribusinya pada  pembangunan di Kota Palopo.

“Saya harap aparat pemerintah  mulai dari  kecamatan hingga desa dan kelurahan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan sehingga dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah,” ujarnya.

Kepada masyarakat yang hadir sosialisasi, mantan Plt Bupati Soppeng ini meminta masyarakat untuk aktif membayar pajak kendaraan karena pajak tersebut akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan fasilitas lainnya di Palopo.

Ia menjelaskan, pajak yang dikelola provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan pajak Rokok.

Meski dikelola Provinsi Sulsel, Pemerintah Kota Palopo tetap mendapatkan dana bagi hasil (DBH). PKB dan BBNKB dialokasikan sebesar 30 persen untuk kabupaten dan kota,  dana bagi hasil yang bersumber dari PBBKB dan Pajak Rokok juga dialokasikan sebesar 70 persen untuk kabupaten dan kota. Sementara DBH Pajak Air Permukaan dialokasikan sebesar 50 persen untuk kabupaten dan kota.

Hingga 31 Oktober 2017 Pemkot Palopo mendapatkan DBH dari Bapenda Sulsel sebesar Rp 34,5 miliar yang jumlahnya akan terus meningkat hingga akhir tahun.

“Tanpa disadari Bapak dan Ibu setiap hari membayar pajak kepada daerah yakni saat membeli bensin, saat membeli rokok, dan sebagainya. Pajak inilah yang nanti dikembalikan ke kabupaten/kota untuk membangun infrastruktur dan membiayai program wali kota,” katanya.

Mantan Plt Bupati Toraja Utara ini juga membawakan materi tentang pajak dan layanan unggulan Samsat serta sosialisasi Perda Nomor 8 Tahun 2017. Menurutnya, layanan unggulan dibuat  untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Layanan terbaru yang dibuat Bapenda Sulsel adalah pembayaran PKB nontunai melalui ATM dan kartu debit menggunakan EDC yang penggunaannya diresmikan oleh Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo beberapa waktu lalu di Makassar.

Bapenda Sulsel telah melakukan banyak terobosan untuk memanjakan wajib pajak di Sulsel, karenanya tidak ada lagi alasan untuk tidak membayar pajak kendaraan bermotor.

Selain pembayaran nontunai, terobosan lain  Bapenda Sulsel adalah Samsat keliling, Samsat delivery, pelayanan e-Samsat di Bank Sulselbar, info pajak via sms dan twitter, penagihan door to door, dan masih banyak lagi.

Mantan Kepala BKD Provinsi Sulsel ini juga menjelaskan pemberian insentif BBNKB sebesar 20 persen yang diberikan Bapenda Sulsel. Dengan pemberian subsidi ini, BBNKB di Sulsel menjadi 10 persen yang sebelumnya sebesar 12,5 persen.

“BBNKB sebesar 10 persen ini sudah sama dengan BBNKB di Jakarta, jadi tidak perlu lagi membeli kendaraan di baru di Jakarta karena harganya sudah sama di Makassar. Masyarakat dapat memanfaatkan diskon besar pada akhir tahun ini dengan membeli kendaraan baru,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan kabar gembira bagi pemilik kendaraan roda empat yang lebih dari satu. Kabar gembiranya, pajak progresif kini diturunkan yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2018.

Dulu pajak progresif kendaraan kedua sebesar 2,5 persen turun menjadi 2 persen, sebelumnya pajak progresif kendaraan ketiga 3,5 sekarang 2,25 persen, sebelumnya pajak progresif kendaraan keempat sebesar 4,5 persen, sekarang 2,5 persen, dulu kepemilikan kendaraan kelima dan seterusnya sebesar 5,5 persen, sekarang hanya 2,75 persen.

“Ini kami lakukan untuk memberikan kemudahan kepada pelanggan samsat di Palopo yang memiliki kendaraan lebih dari satu  karena pajak yang dibayarkan semakin berkurang nilainya,” tambahnya, didampingi Kepala UPT Pendapatan Wilayah Palopo, H Anton Amri M Pangerang. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *