oleh

JK Mengaku Tidak Tahu Proses Undang Undang LGBT di DPR

SULSELONLINE.COM, JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yakin tidak ada pihak yang berani menggolkan LGBT secara formal di Indonesia. Namun, JK mengakui ada kelompok LGBT di masyarakat. Ia mengaku tidak tahu pasti pembahasannya di DPR.

“Saya tidak tahu proses di DPR. Tapi saya kira menjadi tidak ada berani menggolkan secara formal di Indonesia,” kata JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (23/1/2018).

“Bahwa kenyataannya ada, iya tapi selama tidak berkampanye keluar, tidak formal suatu keadaan sosial masyarakat yang memang ada. Memang ada keadaan sosialnya ya. Tapi tidak secara formal. Tapi masing-masing pribadi kejadian masing-masing,” sambungnya.

Soal LGBT ini kembali menjadi perbincangan luas usai pernyataan Ketua MPR Zulkifli Hasan saat memberikan sosialisasi pilar kebangsaan di hadapan ratusan peserta Tanwir Aisyiah di kampus Universitas Muhammadiyah (UM), Sabtu (20/1/2018). Berikut ini isi pernyataan Zulkifli berdasarkan video yang diperoleh:

Kalau jaman dulu nilai-nilai begitu diagungkan, akhlakul karimah. Ibu ibu sekarang ini masyaallah Bahkan sekarang di DPR lagi ramai soal LGBT. Dulu di kampung saya, orang selingkuh itu aib. Sekarang ini minta diakui oleh negara, laki-laki pacaran sama laki-laki. Coba bayangkan.

Dan dalam keadaan itulah, lama-lama juga diam. Perempuan boleh sama perempuan. Di DPR, keputusan MK kemarin ada UU pornografi lagi dibahas soal ini. Bayangkan ibu-ibu, sudah ada 5 partai yang nggak apa-apa. Lima, lima.

PAN sendiri telah memberi klarifikasi dan penjelasan maksud pernyataan Zul. Ketua DPP PAN Yandri Susanto menyebut seharusnya masyarakat ‘bersyukur’. Dengan pernyataan Zul menurutnya fraksi-fraksi di DPR bulat menyatakan menolak LGBT.

“Makna di balik itu anak bangsa tersadarkan bahwa persoalan LGBT dan minol (minuman beralkohol) jadi sangat serius kita hadapi bersama-sama,” ucap Yandri.

Untuk mendukung komunitas lesbian, gay, biseksual, transgender dan interseks (LGBTI), sebuah badan PBB, United Nations Development Programme (UNDP) menjalin kemitraan regional dengan Kedutaan Swedia di Bangkok, Thailand dan USAID.

Dana sebesar US$ 8 juta (sekitar Rp 108 miliar) pun dikucurkan dengan fokus ke empat negara: Indonesia, China, Filipina dan Thailand.

“Inisiatif ini dimaksudkan untuk memajukan kesejahteraan komunitas lesbian, gay, biseksual, transgender dan interseks (LGBTI), dan mengurangi ketimpangan dan marginalisasi atas dasar orientasi seksual dan identitas gender (SOGI),” demikian disampaikan UNDP di situs resminya, Jumat (12/2/2016).

Disebutkan UNDP, inisiatif ini merupakan kolaborasi dengan masyarakat sipil, yang melibatkan institusi-institusi nasional dan regional untuk memajukan hukum dan kebijakan protektif, serta memberdayakan masyarakat sipil. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed