Panwas Tolak Gugatan Appi-Cicu

MAKASSAR – Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Makassar menolak gugatan tim hukum Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin-Rachmatika Dewi (Appi-Cicu), Senin (26/2/2018).

Gugatan itu berisi penolakan terhadap keputusan KPU Makassar meloloskan pasangan Mochammad Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari (DIAmi) pada Pemilihan Wali Kota Makassar.

Hasil putusan sengketa pemilihan walikota tersebut dibacakan Ketua Panwas Makassar, Nursari, dihadapan pihak pemohon dan termohon.

Hasil persidangan sengketa tersebut adalah mengabulkan jawaban termohon dan pihak terkait, menolak pengajuan pemohon tentang pencabutan pasangan calon, artinya semua gugatan dari 101 pengacara Tim Appi-Cicu ditolak secara keseluruhan.

“Tidak ada bentuk penyalahgunaan wewenang sebagaimana yang digugatkan pihak pemohon,”ujar Nursari yang dihadiri ratusan simpatisan kedua pihak.

Ia mengatakan, yang dipersoalkan tim Appi-Cicu terkait pelanggaran bukan obyek keputusan.

“Kasus pelanggaran tersebut belum pernah dijadikan obyek sengketa dan tidak adanya rekomendasi dari Bawaslu,” paparnya.

Ada tiga gugatan yang diajukan tim Appi-Cicu yakni pengangkatan tenaga honorer, pembagian smartphone ke RT/RW dan tagline 2 kali tambah baik. Dan semuanya dianggap tidak memenuhi syarat untuk dikabulkan.

Terkait dengan putusan dari Panwaslu, Kuasa Hukum Appi-Cicu, Amwar Ilyas, menerangkan bahwa pihaknya tak mempermasalahkan hal tersebut.

Pada hari yang sama setelah keluarnya putusan tersebut, ia bersama dengan timnya akan mengajukan pendaftaran gugatan ke Pengadilan Negeri Tata Usaha (PTUN).

“Ini bukan sesuatu yang istimewa, masih akan ada langkah hukum lagi ke PTUN. Di sana akan diperiksa secara menyeluruh lagi. Putusan ini kita hargai karena itulah usaha maksimal berapa hari ini,” paparnya.

“Sebentar ini (hari ini) kami ke PTUN, 15 hari setelah pendaftaran biasanya akan disidangkan,” ucapnya saat ditemui usai sidang.

Ia menjelaskan, telah terjadi perbedaan persepsi undang-undang antara tim Appi-Cicu dan Panwaslu Makassar.

“Ada perbedaan pandangan, semisal putusan KPU ada dua, ada surat keputusan ada berita acara. Tidak semua berita acara KPU ada keputusannya jadi itu bukan sesuatu yang kumulatif. Sekali lagi ini perbedaan penafsiran dan faktanya ada pembagian handphone, penggunaan tagline dan pengangkatan honorer yang melanggar undang-undang,” ungkapnya.

Ia menilai keputusan di Panwaslu tak mempengaruhi langkah hukum selanjutnya yang akan dilakukan Tim Hukum Appi-Cicu.

“Syarat formil harus menggugat ke panwas, baru ke PTUN. Jadi apapun keputusan ini tidak berpengaruh. Di seluruh Indonesia tidak ada gugatan yang dikabulkan panwas, jadi ini tidak istimewa. Di PTUN tetap KPU yang digugat dan tidak ada lagi pihak terkait. Jadi di PTUN mengadili sendiri, memeriksa lagi semua fakta menghadirkan saksi dan bukti. Tidak ada lagi hubungan dengan putusan disini,” tutupnya.

Panglima Tim DIAmi Adi Rasyid Ali (ARA) menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Panwaslu Makassar atas putusan ini.

” Terima kasih kepada Panwaslu Makassar sudah bekerja dengan baik, menegakkan keadilan buat demokrasi Makassar,” kata ARA, pada wartawan. (*)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *