oleh

Pajak Kendaraan Progresif Turun

Makassar–Sekretaris Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulsel Kemal Redindo Syahrul Putra SH MH Selasa (27/2) mengungkapkan saat ini pajak progresif mengalami penurunan signifikan. Ini dilakukan untuk meringankan beban wajib pajak yang mempunyai kendaraan lebih dari satu.

Kemal mengungkapkan, penurunan pajak progresif mulai berlaku sejak 1 Januari 2018. Ini merupakan kabar gembira bagi pemilik kendaraan roda empat yang lebih dari satu karena tak perlu mengeluarkan uang banyak saat membayar pajak.

“Sebelumnya pajak progresif kendaraan kedua sebesar 2,5 persen kini turun menjadi 2 persen, pajak progresif kendaraan ketiga yang sebelumnya 3,5 persen sekarang menjadi 2,25 persen, sementara pajak progresif kendaraan keempat yang sebelumnya sebesar 4,5 persen, sekarang sebesar 2,5 persen, dan pajak kendaraan kelima dan seterusnya yang dulu sebesar 5,5 persen, sekarang sisa 2,75 persen,” ujarnya di depan seratusan peserta.

Ia menambahkan, Bapenda Sulsel memangkas pajak progresif dengan nilai yang cukup signifikan. Kemal berharap masyarakat memanfaatkan penurunan ini dengan menggunakan identitas asli saat membeli kendaraan kedua dan seterusnya. Selama ini masyarakat menggunakan identitas lain saat membeli kendaraan kedua untuk menghindari pajak progresif.

Bapenda Sulsel juga memberikan subsidi pajak pada angkutan umum orang sebesar 70 persen dan kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 50 persen. Pemberlakuannya sisa menunggu rampungnya Peraturan Gubernur Sulsel.

“Insentif PKB  dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 70 persen dari dasar pengenaan PKB. Sementara insentif PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 50 persen dari dasar pengenaan PKB,” katanya.

Ia menjelaskan, insentif hanya diberikan kepada kendaraan angkutan umum yang memenuhi syarat, antara lain, berbadan hukum, memiliki izin trayek, memiliki buku uji kendaraan, serta memiliki surat izin tempat usaha/surat izin usaha perdagangan (SITU/SIUP) bergerak dibidang angkutan umum.

Pada tahun 2017 Bapenda Provinsi Sulsel memberikan dana bagi hasil DBH kepada 24 kabupaten/kota di Sulsel dengan total senilai Rp 1,5 triliun lebih. DBH berasal dari lima pajak yang dipungut oleh Unit Pelaksana Teknis Pendapatan (UPTP) Bapenda di kabupaten/kota.

Kota Makassar menerima DBH terbesar tahun 2017 senilai 337,2 miliar lebih karena jumlah pelanggan samsat di Makassar cukup banyak dibanding wilayah lainnya.

Untuk melayani pelanggan samsat, Bapenda Sulsel melakukan banyak terobosan untuk memanjakan wajib pajak di Sulsel. Karenanya tidak ada lagi alasan untuk tidak membayar pajak kendaraan bermotor.

Layanan terbaru yang dibuat Bapenda Sulsel adalah pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) nontunai melalui ATM dan kartu debit menggunakan EDC.

Selain pembayaran nontunai, terobosan lain Bapenda Sulsel adalah samsat keliling, samsat delivery, pelayanan e-samsat di Bank Sulselbar, info pajak via sms dan twitter, penagihan door to door, dan masih banyak lagi.

Bapenda Sulsel juga memberikan insentif bea balik nama untuk pembelian kendaraan baru (BBNKB) sebesar 20 persen. Dengan pemberian subsidi ini, BBNKB di Sulsel menjadi 10 persen yang sebelumnya sebesar 12,5 persen.

“Dengan BBNKB sebesar 10 persen, artinya harga kendaraan di Jakarta sudah sama dengan kendaraan di Makassar, jadi tidak perlu lagi membeli kendaraan di baru di Jakarta, cukup membeli kendaraan di Sulsel,” katanya didampingi Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bapenda Sulsel H Abdul Haris S.Sos MM.(*)

 

 

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed