oleh

KKP Sinkronisasi Zonasi Laut Jabodetabekpunjur

JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menfasilitasi sinkronisasi perencanaan zonasi kawasan strategis nasional (KZN) yang meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Jabodetabekpunjur) dengan DKI Jakarta yang meliputi Kepulauan Seribu agar tidak tumpang tindih.

Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Jabodetabekpunjur) termasuk Kepulauan Seribu, merupakan rencana yang disusun untuk menentukan arahan pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional.

Perpres RZ KSN Jabodetabekpunjur saat ini sudah dua kali pembahasan pada tingkat Panitia Antar Kementerian, penetapannya menjadi satu peraturan Presiden dengan RTR KSN Jabodetabekpunjur, oleh karena itu RZ KSN Perlu diselaraskan pula dengan RZWP-3-K, demikian pokok bahasan pada Rapat sinkronisasi RZ KSN Jabodetabekpunjur dan RZWP-3-K DKI Jakarta, di Kantor KKP Jakarta Senin 9 April 2018.

Hadir pada pertemuan ini, Tim Kecil Akselerasi RZWP-3-K yang terdiri dari 5 kementerian, yaitu  Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. KKP sengaja mengundang tim kecil ini, mengingat tim inilah yang mengawal asistensi dan akselerasi penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP-3-K), khusus untuk RZWP3K DKI Jakarta yang merupakan kawasan penting dengan permasalahan yang kompleks diperlukan perhatian dari lintas kementerian.

Lebih khusus lagi, seluruh wilayah perairan Provinsi DKI jakarta masuk kedalam wilayah perencanaan RZ KSN Jabodetabekpunjur.Walau demikian, KKP memastikan bahwa kedua perencanaan ruang laut ini tidak akan tumpang tindih tetapi akan saling melengkapi. RZ KSN hanya mengatur ruang perairan yang memiliki nilai penting dan strategis untuk kepentingan nasional saja, selebihnya diatur dalam RZWP3K Provinsi.

Kemendagri menyatakan bahwa urusan diluar RZ KSN masih banyak atau walaupun urusan hanya sedikit sekali, Pemda DKI tetap harus menyusun RZWP3K karena merupakan amanat UU. Ia menambahkan bahwa dibutuh update objek-objek apa saja yang nantinya diatur oleh pusat dan yang diatur oleh pemerintah daerah. Undang-undang 23/2014 dapat dijadikan pegangan bersama. Kemenkomaritim menyarankan agar RZWP3K sebaiknya disesuaikan dengan permintaan Gubernur (versi gubernur baru) yang wacananya cenderung lebih kelingkungan dan masyarakat kecil.

RZ KSN Jabodetabekpunjur juga mempertimbangkan kebijakan-kebijakan terkait salah satunya rencana Tanggul Laut NCICD, selain itu Bappenas mengingatkan pentingnya harmonisasi di area darat perlu juga sinergis dengan Review RTR Jabodetabekpunjur, bagaimana status terakhirnya. Sinkronisasi dengan RTRW Banten dan RTRW Jawa Barat juga perlu menjadi perhatian. NCICD juga menjadi concern KLHK dari awal hingga bentuk terakhir. Dimana KLHSnya dikawal oleh Menko Perekonomian. KLHK menyarankan untuk memperhatikan KLHS RTR Pantura DKI Jakarta yang sudah jadi (telah divalidasi KLHK).

Pertemuan yang dihadiri oleh wakil dari Dinas KPKP dan Bappeda Provinsi DKI Jakarta ini menyepakati pertemuan lanjutan yang akan diselenggarakan oleh Pemda DKI guna memperoleh penjelasan dari Direktorat Perencanaan Ruang Laut cq Subdit Kawasan Strategis KKP tentang perkembangan penyusunan dokumen RZ KSN Jabodetabekpunjur terbaru. Pemda DKI dalam waktu yang tiudak lama akan mengundang BAPPEDA, Biro Tata Pemerintahan, Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup, Biro Hukum, Biro Perekonomian,Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, Bupati Kepulauan Seribu, pelaksanaan pertemuan ini menunggu konfirmasi waktu dari BAPPEDA DKI Jakarta.

Setelah pertemuan dengan Pemda DKI, KKP akan menindaklanjuti dengan pertemuan lintas Kementerian/Lembaga, Semoga kesepakatan segera diperoleh dan proses penetapan R.Perpres RZ KSN Jabodetabekpunjur segera dapat dilajutkan pada tahapan  harmonisasi di Kemenkumham bulan depan. (*)

 

Pemkab Maros     Bapenda Sulsel     DPRD Kota Makassar

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *