oleh

Beredar Foto Berisi Kebijakan Poligami di Tunisia, Benarkah?

Isu poligami di Indonesia memang tengah marak diperbincangkan, bahkan telah merambah ke dunia politik.

Kemudian, beberapa hari ini, warganet ramai membahas beredarnya sebuah foto yang berisikan informasi kebijakan poligami yang dikeluaran oleh Presiden Tunisia. Isi kebijakan tersebut antara lain:

  1. Setiap laki-laki wajib menikah minimal dua kali atau lebih
  2. Negara Tunisia menanggung biaya pernikahan kedua
  3. Biaya hidup istri ke-2, 3, dan 4 ditanggung negara
  4. Laki-laki yang menolak keputusan ini dikenakan hukum penjara minimal 2 tahun
  5. Wanita yang berusaha melarang suaminya menikah lagi dikenakan hukuman penjara minimal 1 tahun

Informasi itu terlihat meyakinkan, apalagi disertai sebuah dokumen bertuliskan huruf Arab, lengkap dengan stempel dan logo yang diklaim mirip seperti logo Pemerintahan Tunisia. Informasi itu beredar bersama foto wanita cantik, yang disebut sebagai wanita Tunisia.

Namun setelah ditelusuri, kebenaran informasi tersebut masih patut untuk dipertanyakan, bahkan ada indikasi hoax, sebab berasal dari sumber yang tidak valid. Foto itu juga sudah beredar beberapa tahun lalu, diambil dari sebuah blog.

Foto itu kemudian beredar di media sosial, termasuk menjadi pesan berantai di aplikasi pesan WhatsApp.

Jika ditelisik dari sejarah kebijakan poligami di Tunisia, sejak 1956, negara tersebut sebetulnya secara resmi telah menghapuskan kebijakan poligami yang berlaku hingga saat ini. Tunisia bahkan menjadi negara Arab pertama yang menghapuskan poligami dari konstitusi negara atas perintah Presiden pertama Tunisia, Habib Bourguiba.

Kebijakan tersebut kemudian diperbaharui dan kini didasari pada mazhab Maliki dan Hanafi. Pada awalnya, tidak mudah memberlakukan kebijakan ini karena terdapat perbedaan dengan ketetapan hukum klasik.

Bahkan, untuk memberlakukan hukum itu secara resmi, Pemerintah Tunisia harus merangkul para Syekh dari Universitas Ezzitouna, universitas tertua di dunia.

Berdasarkan data yang dihimpun, Pemerintah Tunisia justru memberlakukan hukuman satu tahun penjara dan denda 240 Dinar Tunisia atau Rp1,5 juta, bagi orang yang menikahkan seseorang yang berpoligami.

Sementara bagi para suami yang melakukan poligami, wajib memberikan uang bulanan kepada istri yang dipoligami dan anaknya sebesar 1500 Dinar Tunisia atau Rp8 juta setiap bulan, hingga dia meninggal dunia.

Uniknya, sejak Kebangkitan Dunia Arab atau dikenal dengan istilah Arab Spring, masyarakat Tunisia kini tengah memperjuangkan isu kesetaraan gender, terutama menyangkut hak-hak wanita dalam dunia politik dan lainnya.

Maka sebaiknya berhati dalam membaca dan menyebar informasi yang beredar di media sosial. Selalu lakukan double-checking, untuk mengecek keabsahan informasi yang diberikan, demikian dikutip dari Okezone, Ahad (20/1/2019). (*)

Bapenda Sulsel

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *