oleh

Bawaslu Tanggapi Rancangan PKPU Tahapan Pilkada 2020

JAKARTA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) turut memberikan masukan terkait tahapan Pilkada dan keberadaan Bawaslu tingkat kabupaten dan kota yang sudah permanen.

Sehingga, penyelesaian sengketa bisa dilaksanakan di daerah.

Hal itu disampaikan Bawaslu dalam Uji Publik Rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak tahun 2020 di Kantor KPU RI di Jakarta, Senin kemarin.

Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid Tanthowi menyampaikan rancangan jadwal dan tahapan Pilkada 2020.

Menurutnya, tahapan Pilkada dimulai dengan penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan batas akhir awal Oktober 2020. Berlanjut, tahapan sosialisasi dan bimbingan teknis dilaksanakan sejak 1 November 2019 sampai 22 September 2020.

Setelah itu, pendaftaran pemantau Pilkada dijadwalkan 31 Januari 2020 sampai 30 September 2020.

Kemudian waktu pelaksanaan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara tingkat kelurahan dan desa dijadwalkan pada 31 Januari 2020 sampai 1 Maret 2020. Ada lagi, agenda penyerahan dukungan pasangan calon kepala daerah pada 26 sampai 30 Maret 2020.

Selanjutnya, jadwal pemutakhiran data dan daftar pemilih sejak 27 Maret 2020 sampai 17 Juli 2020, pendaftaran pasangan calon kepala daerah berlangsung mulai 28–30 April 2020. Penetapan pasangan calon kepala daerah pada 13 Juni 2020, masa kampanye dimulai 16 Juni 2020 sampai 19 September 2020 dan pemungutan suara sekaligus penghitungan suara pada 23 September 2020.

Komisioner Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin yang turut hadir menanggapi beberapa hal teknis, yaitu penetapan waktu, hari dan tanggal tahapan Pilkada harus menyesuaikan dengan hari-hari besar agama.

“Saya kira kita perlu mengecek lagi, tanggal-tanggal ini yang sudah dirancang oleh KPU. Kita hubungkan yang beririsan dengan hari-hari besar atau keagamaan. Ini karena mumpung masih perencanaan dan belum berjalan. Kalau sudah diketok, nanti agak repot,” ujar Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu tersebut.

Dia juga mengingatkan, struktur organisasi dan kelembagaan pengawas Pemilu. Menurtunya, sesuai Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu telah permanen mulai dari pusat sampai ke tingkat kabupaten dan kota.

Sehingga, Bawaslu tidak lagi menyeleksi perekrutan anggota Bawaslu hingga tingkat kabupaten dan kota.

“Saya kira Bapak-Ibu sekalian harus ingat, mulai dari Pilkada kali ini sudah ada jajaran kami di Bawaslu provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota yang permanen. Jadi kami ingatkan, halaman empat lampiran, persoalan sengketa TUN dan pemilihan peserta bisa mengajukan sengketa di Bawaslu provinsi atau tingkat kabupaten dan kota. Ini kata Panwas diganti dengan Bawaslu kabupaten dan kota, karena repot kalau kami harus merekrut lagi,” urainya, melalui media, Selasa (25/6/2019).

Dia mengingatkan KPU untuk memberikan dokumen-dokumen yang berikatan dengan Pilkada kepada Bawaslu setingkat.

“Jadi ini sifatnya menyesuaikan, untuk kemudian diperbaiki, hal-hal lain seperti dokumen yang harus diberikan kepada jajaran bawaslu, misalnya dokumen laporan dana kampanye dan dokumen lainnya,” paparnya. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed