oleh

Warga Maros Berharap Chaidir dan Ilham Berpasangan di Pilkada

MAROS – Pemilihan Kepala Daerah dan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Maros segera memasuki tahapan awal pada September 2019 mendatang.

Sejumlah figur publik telah disebut-sebut bakal menjadi calon orang nomor satu di derah berjuluk Butta Salewangang tersebut.

Beberapa figur mulai mendapat tanggapan dari masyarakat Maros, seperti Ketua DPRD Maros 2014-2019, H.A.S Chaidir Syam, Wakil Bupati Maros, HA Harmil Mattotorang, serta Anggota DPRD Sulsel, A Muh Irfan AB dan Wawan Mattaliu.

Juga mantan Anggota DPRD Maros, Suhartina Bohari dan Zainal Dalle, Asisten I Pemkab Maros, Andi Ilham Nadjamuddin, serta akademisi, Prof Yusran Yusuf.

Namun dari beberapa figur, ada dua nama yang sangat diinginkan oleh hampir seluruh masyarakat Maros, yakni Chaidir Syam dan Andi Ilham Nadjamuddin.

Warga Maros, Firman menyampaikan, jika melihat latar belakang kedua figur tersebut, mereka akan menjadi pasangan yang kuat ketika berpasangan dalam kontestasi Pilkada Maros.

“Sudah hampir semua masyarakat Maros mengetahui latar belakang keduanya, Chaidir Syam merupakan politisi, mantan Ketua DPRD Maros dan Andi Ilham Nadjamuddin merupakan birokrat dengan jabatan karir Asisten Pemkab Maros,” ujarnya, Rabu (28/8/2019).

Menurutnya, ketika kedua figur ini berpasangan untuk membangun Maros, mereka bisa memenangkan pertarungan Pilkada Maros, apalagi keduanya memiliki basis massa yang kuat di 14 kecamatan.

“Kedua tokoh itu sudah mulai memperkuat kembali basis massanya masing-masing, ketika massa mereka sudah bersatu, Maros akan lebih keren dan bisa bertambah maju. Kita doakan saja yang terbaik,” paparnya.

Sementara itu, Pengamat Politik Sulsel, Andi Luhur Aprianto mengungkapkan, hampir tidak ada rumus pasti soal pasangan kepala daerah yang ideal. Semua kombinasi pasangan, punya potensi baik dan tidak baik. Harmonis dan tidak harmonis.

“Dari pengalaman sebelumnya di berbagai daerah, saya kira juga terjadi di Maros sekarang ini, figur politisi dengan birokrat punya potensi untuk saling melengkapi. Dengan profil yang berbeda, mereka bisa saling menguatkan dan memahami batasan wewenang yang dimiliki. Ada yang bertindak sebagai ‘gas’ dan ‘rem’. Ritme kemajuan bisa terkendali,” jelasnya.

Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiah (Unismuh) Makassar itu melanjutkan, kepala daerah yang politisi diharapkan mampu menginternalisasi dan menginjeksi faktor-faktor perubahan untuk kepemimpinan pemerintahan daerah.

Sementara wakil kepala daerah yang berlatar birokrat bisa berperan dalam pengawasan dan koordinasi program. Mengendalikan arah perubahan, pada rel rencana yang telah disusun.

“Secara politik kombinasi politisi dan birokrat juga punya basis dukungan yang berbeda. Hal yang penting sebenarnya, penentuan pasangan itu harus berdasar kesepakatan bersama, bukan lahir dari kesepakatan elit eksternal atau partai pengusung,” ungkapnya.

Ditambahkannya, pengalaman dari kepemimpinan daerah lain, pasangan ‘kawin paksa’ karena desakan elit eksternal parpol tidak akan menemukan chemistry hubungan. Pasangan kepala daerah ‘kawin paksa’ seperti ini akan rawan untuk kurang harmonis dan bahkan ‘cerai’ dalam perjalanan kepemimpinannya,. ” tambahnya. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed