oleh

Sekjen PDIP Singgung Pelanggaran Abraham Samad

JAKARTA – Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengaku punya banyak bukti bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sering menyalahgunakan wewenangnya untuk mentersangkakan seseorang.

Oleh karena itu, revisi Undang Undang KPK merupakan bentuk penyempurnaan sistem agar oknum-oknum di dalamnya bisa diawasi dengan baik.

“Di dalam kekuasaan yang tidak terbatas itu bisa disalahgunakan oleh oknum yang di dalamnya. Contoh yang sudah sampai ke publik adalah bocornya sprindik Anas Urbaningrum dan kemudian terkait dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan Abraham Samad,” ujarnya dilansir dari JPNN, Senin (16/9/2019).

Dia juga membocorkan upaya Abraham Samad yang mencoret tiga kandidat Menteri ESDM saat Presiden RI, Joko Widodo terpilih pada periode pertama. Setelah ketiga nama itu, terdapat nama Sudirman Said yang akhirnya terpilih sebagai Menteri ESDM.

“Pada saat penyusunan calon menteri dengan mencoret nama-nama calon menteri secara sembarangan tidak proper dengan tested interest dan kemudian tidak ada proses atau kritik perbaikan ke dalam yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi,” jelasnya.

Menurut Hasto Kristiyanto, ketiga kandidat menteri selain Sudirman sebenarnya banyak yang mumpuni dan bersih dari korupsi. Namun, Abraham Samad menyalahgunakan wewenangnya dengan membiarkan kandidat nomor empat Sudirman Said terpilih.

Dia mencurigai upaya yang dilakukan Samad itu hanya bentuk mengakomodasi kepentingan politik pribadi.

“Mereka yang tidak setuju dengan perubahan undang-undang tersebut sebaiknya juga menyampaikan argumentasinya. Tetapi juga harus bisa memberikan jawaban yang jelas terhadap berbagai penyalahgunaan kekuasaan yang ada di dalam KPK,” ungkap Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed