oleh

Yusril Ihza Mahendra Sebut Presiden Tak Berwenang Kelola KPK

JAKARTA – Yusril Ihza Mahendra mengingatkan Presiden RI, Jokowi agar hati-hati menyikapi langkah pimpinan KPK, yang menyerahkan mandat atau tanggung jawab pengelolaan lembaga tersebut. Jangan sampai Presiden Jokowi terkena jebakan.

“Ya, itu bisa membuat Presiden terjebak,” kata Yusril Ihza Mahendra, dalam keterangan tertulis di Jakarta, dilansir dari JPNN, Senin (15/9/2019).

Menurutnya, penyerahan mandat atau tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Presiden tidak dikenal dalam undang-undang. Presiden justru bisa melanggar konstitusi jika menerima mandat dan mengelola lembaga superbody tersebut.

“Presiden tidak berwenang mengelola KPK. Presiden justru dapat dianggap melanggar konstitusi jika menjadi pengelola KPK,” kata pakar hukum tata negara itu.

Dia menjelaskan, KPK bersifat operasional dalam menegakkan hukum di bidang tindak pidana korupsi. Sama halnya dengan Polisi dan Jaksa.

“Presiden tidak mungkin bertindak secara langsung dan operasional dalam menegakkan hukum. Tata cara pengelolaan KPK telah diatur dengan rinci dalam UU KPK. Sementara tidak ada satu pasal pun dalam UUD 1945 yang mengatur tentang KPK. “Komisioner KPK bukanlah mandataris Presiden,” ujarnya.

Oleh karena UU KPK tidak mengenal penyerahan mandat kepada Presiden RI, maka Komisioner KPK wajib meneruskan tugas dan tanggung jawabnya sampai akhir masa jabatannya.

Pasal 32 UU KPK menyatakan bahwa komisioner diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya telah berakhir. Selain itu, masa jabatan komisioner berakhir jika mereka mengundurkan diri atau meninggal dunia sebelum masa jabatannya berakhir.

“Di luar itu tidak ada mekanisme lain bagi komisioner untuk mengakhiri jabatannya,” papar Yusril Ihza Mahendra. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed