oleh

PKB Belum Tahu Gerindra Masuk Kabinet Jokowi

JAKARTA – Isu yang menyebutkan sejumlah kader Gerindra akan mendapatkan jatah menteri di kabinet  baru Jokowi terus berhembus. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masih belum mau banyak berkomentar terkait isu masuknya kabinet Joko Widodo periode 2019 – 2024.

PKB menyebut, Jokowi belum berbicara soal kabinet. “Tidak adalah kabinet. Pak Presiden saja belum bicara,” kata Ketua DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Rabu (9/10).

Cucun menegaskan, sikap PKB terkait isu tersebut adalah mengikuti keputusan Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif penyusun kabinet. Ia juga menilai, Jokowi nantinya akan terbuka terkait formasi menteri yang disusunnya. “PKB, kalau presiden sudah putuskan, kita manut. Pak Presiden kewenangannya itu,” ucap Cucun.

Terkait harapan menteri untuk PKB sendiri, Cucun enggan berspekulasi. Menurut dia, pembicaraan soal hal tersebut ada di tangan Muhaimin Iskandar selaku Ketua Umum PKB dan Jokowi. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan keduanya sudah melakukan pembicaraan.

Secara khusus, PKB berharap agar jatah menteri yang didapatkannya dapat sesuai dengan jatah pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) atau komisi di DPR. Dengan demikian, program pemerintah yang diselenggarakan menteri dari PKB bisa selaras dengan DPR. “Harus sejalan,” ucap Cucun.

Sebelumnya, Partai Gerindra mengakui, posisi Menteri Pertanian kemungkinan bakal menjadi posisi yang didapatkan Gerindra bila bergabung dengan pemerintahan. Gerindra menilai, posisi mentan paling sejalan dengan konsep yang ditawarkan Gerindra.

“Ya kalau diterima ya mungkin pos itu (Mentan) yang diberikan. Kan kami juga enggak bisa, ini hak pretogatif Presiden,” ujar Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Selasa (8/10).

Gerindra menawarkan konsep ketahanan pangan, energi, keamanan dan ekonomi. Untuk mewujudkan ketahanan pangan yang dimaksud Gerindra, maka mentan menjadi salah satu posisi yang paling strategis.

Namun, Dasco mengungkapkan, Gerindra juga tak bisa memaksa kubu pemerintah soal posisi ini. “Kami juga kan tidak bisa kemudian minta-minta ‘pak, harus gerindra, itu harus Gerindra’ kan enggak bisa. Itu kalau kita konsepnya diterima,” ujar Dasco.

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed