oleh

Jokowi Tegaskan Bakal Hapus Jabatan Eselon IV

SULSELONLINE.COM, JAKARTA – Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) kembali mendorong perbaikan ekosistem regulasi yang mendukung program cipta lapangan kerja.

Hal itu disampaikan saat memimpin rapat terbatas terkait di Kantor Presiden, Kompleks Istana Negara Jakarta, Senin kemarin.

“Beberapa kali sudah saya sampaikan kepada kementerian untuk identifikasi regulasi-regulasi di beberapa kementerian yang menghambat. Jika ada yang menghambat segera dipangkas atau diusulkan untuk dipangkas kepada presiden dan khusus yang berkaitan dengan mandat UU kita kumpulkan dalam bentuk Omnibus Law,” ujarnya, dilansir dari CNBC Indonesia, Selasa (12/11/2019).

Dia lantas bercerita seputar pertemuan dengan Menteri Perdagangan Amerika Serikat, Wilbur Ross pekan lalu.

Saat itu, Wilbur Ross menyebut apabila ada menteri yang ingin mengeluarkan satu peraturan menteri, maka yang bersangkutan harus mencabut dua permen.

“Nah di sini mestinya juga saya rasa bisa melakukan itu. Menteri kalau mau keluarkan satu permen cabutnya 40 permen. Karena permen kita di sini terlalu banyak, banyak sekali. Tolong segera mulai dikaji lagi, keluar satu permen potong berapa permen,” ujarnya.

Kemudian, berkaitan dengan reformasi birokrasi di kementerian dan lembaga negara. Menurutya, sebaik apapun regulasi, apabila orientasi birokrasi belum berubah, maka akan menjadi masalah.

“Oleh karena itu, reformasi birokrasi harus dilakukan besar-besaran beriringan pararel dengan pemangkasan regulasi-regulasi yang ada. Mengubah cara kerja manual ke cara kerja digital. Saya kira di Kemenpan RB sudah menyiapkan yang nanti akan memangkas, yang pertama mungkin eselon IV terlebih dahulu di semua kementerian, meski tetap harus dilihat secara cermat kajiannya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah mengubah orientasi dari prosedur ke hasil. Jangan sampai kita bertele-tele di prosedur tapi hasilnya belum tentu,” paparnya.

Eks Wali Kota Solo itu menambahkan, poin ketiga berkaitan dengan reformasi besar-besaran dalam penyiapan sumber daya manusia (SDM).

Hal itu merupakan kunci apakah RI bisa melompat menjadi negara maju atau tidak.

“Pembenahan pendidikan vokasi, SMK, politeknik harus betul-betul tereksekusi di lapangan. Kartu prakerja, sistem manajemen, semuanya disiapkan sehingga nanti Januari betul-betul tercipta sistem yang mudah dikontrol mudah dimonitor. Latihan vokasi juga tidak hanya dilakukan oleh BLK. Berkali kali saya sampaikan tolong swasta dilibatkan.Dan juga melibatkan BUMN serta lembaga lembaga kursus yang lainnya,” jelasnya. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed