oleh

Ujian Nasional Resmi Dihapus

SULSELONLINE.COM – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI, Nadiem Makarim resmi memberhentikan Ujian nasional (UN).

UN yang selama ini dilaksanakan akan dihapuskan mulai 2021. Sehingga UN masih akan terlaksana di 2020.

Wacana penghapusan UN memang sudah lama bergulir, termasuk saat era Mendikbud, Anies Baswedan. Namun bedanya, hasil UN tidak lagi menjadi acuan utama dalam menentukan siswa tersebut lulus atau tidak.

Kini Nadiem Makarim pendiri Gojek benar-benar akan menghapusnya.

Lalu apa gantinya?

Nadiem Makarim memastikan bahwa program UN akan tetap dilaksanakan pada 2020. Namun, pada 2021 program ini akan digantikan dengan pertimbangan telah dilakukan persiapan oleh pihak sekolah dan siswa untuk menghadapinya.

“Pada tahun 2021, UN akan diganti menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter,” ujarnya saat Rapat Koordinasi bersama Dinas  Pendidikan Provinsi dan Kabupaten dan Kota se Indonesia di Hotel Bidakara Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).

Menurutnya, untuk 2020, UN akan dilaksanakan sesuai seperti tahun sebelumnya.

“Jadi 2020, bagi banyak orang tua yang sudah investasi buat anaknya belajar mendapat angka terbaik di UN silakan lanjut untuk 2020. Tapi itu hari terakhir UN seperti format sekarang diselenggarakan,” tuturnya, mengutip laman Tribunnews.

Perubahan program UN ini termasuk dalam empat program pokok kebijakan pendidikan yang disebut Merdeka Belajar.

Program tersebut meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi. Program tersebut akan diterapkan mulai 2021.

Sementara itu, Anggota Komisi X DPR Fraksi PPP, Illiza Sa’aduddin Djamal menyebut pihaknya menyambut baik wacana penghapusan UN dan mendorong adanya kajian secara menyeluruh.

“Wacana yang disampaikan menteri kita, Pak Nadiem, kami menyambut baik dan mendorong itu agar ada kajian secara menyeluruh,” ungkapnya dalam acara ‘Sapa Indonesia Akhir Pekan’ yang tayang di kanal Youtube Kompas TV.

Sebelumnya, dia menyampaikan, wacana penghapusan UN menjadi kesempatan untuk mengevaluasi UNBK, secara menyeluruh.

“Saya melihat ini adalah kesempatan untuk melakukan kajian evaluasi secara menyeluruh terhadap keberadaan UNBK ini sendiri,” ujarnya.

Menurutnya, saat ini terjadi ketimpangan yang luar biasa antara pendidikan di perkotaan dan di pedesaan. Terlebih, jika dibandingkan dengan wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).

Ketimpangan yang dimaksud meliputi ketimpangan pendidikan hingga kemampuan guru.

“Karena memang kita melihat ketimpangan kualitas pendidikan, infrastruktur, dan kemampuan gurunya sendiri. Terjadi ketimpangan yang luar biasa antara wilayah perkotaan dan perdesaan, apalagi 3T,” jelasnya.

Melihat hal tersebut, keberadaan UNBK bukanlah solusi yang baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

“Karena ada ketimpangan ini, keberadaan UNBK sendiri tidak memberikan jawaban baik terhadap kualitas pendidikan itu sendiri,” katanya.

Oleh karena itu, pihaknya menyambut baik wacana tersebut.

“Karena memang persoalan pendidikan ini menjadi persoalan utama, bagaimana melahirkan SDM unggul yang diinginkan presiden kita, itu semua berbasis  dari pendidikan itu sendiri,” jelasnya.

Dia menilai pelaksanaan UNBK pun mengeluarkan dana yang tidak sedikit.

“Kita melihat dari sisi anggaran juga, pelaksanaan UNBK itu sendiri menghabiskan anggaran yang cukup banyak. Jadi artinya ketika bicara tentang pemerataan, SDM, sarana-prasarana, ya mungkin anggaran itu juga meningkatkan kesejahteraan guru,” ujarnya. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed