oleh

Barack Obama Sebut Insiden George Floyd Bisa Dijadikan Titik Reformasi

SULSELONLINE.COM — Kemarahan warga Amerika Serikat (AS) terkait kematian George Floyd membuat mantan Presiden Barack Obama ikut bersuara. Menurutnya, momentum ini dapat dimanfaatkan untuk membawa perubahan nyata.

Diunggah di laman medium, Obama yang juga berkulit hitam berpendapat gelombang demonstrasi di seantero negeri mewakili frustasi rakyat atas gagalnya reformasi perlakuan polisi dan sistem peradilan pidana yang lebih luas di AS.

Menurut penilaiannya, mayoritas pengunjuk rasa sangat damai, berani, bertanggung jawab, dan menginspirasi.

“Mereka pantas mendapatkan penghormatan dan dukungan kita, bukan kecaman,” tulisnya, mengutip media, Rabu (3/6/2020).

Di sisi lain, segerombolan kecil dari mereka melampiaskan kekerasan, entah murni karena marah atau oportunis belaka. Akibatnya, banyak warga sipil dalam bahaya, kawasan rusak, sehingga mengganggu usaha dan investasi.

“Saya melihat seorang wanita tua berkulit hitam yang diwawancarai hari ini menangis karena satu-satunya toko kelontong di lingkungannya hancur. Padahal, mungkin butuh bertahun-tahun agar toko itu bisa bangkit lagi. Jadi, jangan membenarkan kekerasan atau melibatkan diri di dalamnya,” sambungnya.

Dia menyatakan ketidaksetujuannya pada pendapat demonstrasi hanya buang-buang waktu. Menurutnya, demonstrasi penting untuk meningkatkan kesadaran publik, menyoroti ketidakadilan, dan membuat penguasa tidak nyaman.

Sepanjang sejarah AS, demonstrasi dan pembangkangan sipil bahkan telah berhasil memaksa sistem politik memperhatikan golongan terpinggirkan. Pada akhirnya, aspirasi harus diterjemahkan ke dalam undang-undang dan praktik kelembagaan tertentu.

Dalam demokrasi, ini hanya terjadi ketika rakyat memilih pejabat pemerintah yang responsif terhadap tuntutan rakyat.

Selain itu, rakyat perlu memahami tingkat pemerintahan mana yang berdampak terbesar pada sistem peradilan pidana dan praktik kepolisian. Pasalnya, saat membicarakan politik, fokus rakyat hanya mengarah pada kepresidenan dan pemerintah federal.

Padahal, yang paling berperan penting dalam reformasi departemen kepolisian dan sistem peradilan pidana berada pada pejabat di tingkat negara bagian dan lokal.

Wali kota dan eksekutif daerahlah yang menunjuk sebagian besar kepala polisi dan menegosiasikan perjanjian bersama dengan serikat polisi. Pengacara distrik dan negara bagianlah yang memutuskan apakah akan menginvestigasi dan akhirnya mendakwa polisi pelanggar. Itu semua posisi yang dipilih.

Sayangnya, jumlah pemilih dalam ras lokal ini biasanya sangat rendah, terutama di kalangan anak muda. Padahal, dampak langsungnya pada masalah keadilan sosial paling terasa.

“Jadi, jika kita ingin membawa perubahan nyata, pilihannya bukan antara protes atau politik. Kita harus melakukan keduanya. Kita harus bergerak untuk meningkatkan kepedulian sekaligus menyalurkan hak pilih untuk memastikan kandidat yang dipilih akan bertindak demi reformasi,” paparnya.

Semakin spesifik pengajuan tuntutan untuk peradilan pidana dan reformasi polisi, semakin sulit juga bagi pejabat terpilih untuk menawarkan omong kosong belaka. Isi agenda reformasi juga berbeda untuk setiap komunitas.

Kota besar mungkin butuh serangkaian reformasi, sedangkan komunitas pedesaan mungkin butuh reformasi yang berbeda. Beberapa lembaga akan membutuhkan rehabilitasi menyeluruh, sedangkan lainnya hanya butuh sedikit pengembangan.

Setiap lembaga penegak hukum harus punya kebijakan yang jelas, termasuk badan independen yang melaksanakan investigasi terhadap dugaan pelanggaran. Penyesuaian reformasi untuk setiap komunitas butuh aktivis lokal dan organisasi yang melakukan riset dan mengedukasi warga soal strategi yang paling cocok untuk mereka.

“Melihat aktifnya kaum muda beberapa pekan belakangan, dari setiap ras dan setiap wilayah, saya jadi berharap. Jika ke depan kita mampu melampiaskan amarah kita ke dalam tindakan yang damai, berkelanjutan, dan efektif, maka momen ini bisa menjadi titik balik yang nyata dalam perjalanan bangsa untuk meraih cita-cita tertinggi kita. Ayo wujudkan,” jelasnya. (*)

DPRD Kota Makassarl       Bapenda Sulsel

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *