oleh

Direktur RSUD Daya Makassar Dicopot

dr. Ardin Sani
Direktur RSUD Daya Makassar, dr. Ardin Sani. (Foto: website RSUD Daya Makassar)

Menurutnya, kebijakan ini sebagai penegasan bahwa upaya mengambil jenazah yang berstatus positif Covid-19 sangat tidak ditolerir, sekalipun ada alasan-alasan teknis yang disampaikan oleh pihak keluarga bersangkutan.

“Apalagi pembiaran itu dilakukan oleh seorang kepala rumah sakit pemerintah yang notabene sebagai rumah sakit rujukan Covid-19, Ini tidak boleh terjadi di rumah sakit lain, baik di rumah sakit pemerintah maupun swasta. Kita harus mengajarkan kepada masyarakat mengenai protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Jika dibiarkan, sama artinya jika pemerintah telah melonggarkan aturan-aturan yang telah ditetapkannya sendiri,” paparnya.

Dia mengingatkan kepada siapa saja, termasuk pimpinan OPD, camat atau lurah untuk serius melakukan penanganan Covid dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku.

Dalam menyampaikan keterangan tersebut, M Sabri didampingi oleh Asisten II Pemkot Makassr, Sittiara, Kepala Dinas Kesehatan Makassar, dr. Naisya Tun Azikin, serta Kepala Bappeda Makassar, Andi Khadijah Iriani.

Diketahui, dr Ardin Sani telah menjabat Direktur RS Daya Makassar sejak di era Wali Kota Makassar, Danny Pomanto. (*)

Pj Wali Kota Makassar Tegaskan Surat Bebas Covid Tidak Dipungut Biaya

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *