oleh

Aturan Baru: Guru dan Dosen Kini Bisa Cuti Tahunan, Permintaan Cuti PNS Tidak Bisa Ditolak

SULSELONLINE.COM – Kabar baik bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menduduki jabatan sebagai guru atau dosen. Mereka kini berhak mendapat cuti tahunan.

Keterangan ini disampaikan Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto.

Haryomo menyebutkan, dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP No. 11/2017 tentang Manajemen PNS, disebutkan bahwa PNS yang menduduki jabatan guru dan dosen berhak mendapatkan cuti tahunan.

Ia menjelaskan, dalam aturan sebelumnya yakni PP No. 11/2017, guru dan dosen tidak mendapatkan jatah cuti tahunan.

Dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/7/2020), Haryomo menyebutkan, sesuai aturan baru (PP No. 17 Tahun 2020), pemerintah menetapkan pula, pengajuan cuti oleh PNS atau ASN tidak bisa ditolak oleh atasan. Kecuali cuti di luar tanggungan negara.

Karena itu, pejabat yang berwenang di lingkungan instansi masing-masing tidak berwenang menolak permintaan cuti yang diajukan staf atau bawahannya. Pejabat atau pimpinan hanya diberi hak menunda.

Haryomo menjelaskan, dalam aturan baru itu, pemerintah mengakomodasi masukan PNS di instansi pusat dan pemerintah daerah (pemda).

Pertimbangannya, selama ini cuti terkadang sulit untuk diimplementasikan, terutama di lingkungan pemda. Selain PP No. 17/2020, pemberian cuti juga diatur dalam Peraturan Kepala (Perka) BKN No. 24/2017.

Cuti PNS ada tujuh jenis, yaitu cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, cuti bersama, dan cuti di luar tanggungan negara.

Di dalam PP No. 17/2020 itu, ada beberapa perubahan terkait dengan cuti tahunan, cuti sakit, dan pejabat yang berwenang memberikan cuti.

Mengenai ketentuan cuti sakit, pada aturan sebelumnya disebutkan bahwa PNS berhak mendapat cuti sakit apabila yang bersangkutan sakit lebih dari 1 sampai 14 hari.

Namun, di dalam PP No. 17/2020 dipertegas bahwa PNS yang mengalami sakit bisa mengajukan cuti sakit hanya 1 hari.

Permohonan cuti sakit harus dilakukan dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat pembina kepegawaian (PPK) atau pejabat yang menerima delegasi wewenang memberikan hak atas cuti sakit.

Permohonan dibuat dengan melampirkan surat keterangan dokter. Isinya antara lain pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti, dan keterangan lain yang diperlukan.

Haryomo mengingatkan, untuk cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti karena alasan penting yang akan dilaksanakan di luar negeri, hanya dapat diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Namun untuk keadaan tertentu, PPK dapat memberikan kuasa pada pejabat lain di lingkungannya, sebab PPK kadang-kadang tidak sempat meneken permohonan cuti pegawai karena keterbatasan waktu.

Karena itu, tambah Haryomo, maka dalam peraturan yang baru ini bisa dikuasakan. Contohnya, jika gubernurnya tidak sempat menandatangani, maka bisa didelegasikan ke wakil gubernur atau sekretaris daerah (sekda). (*)

Bapenda Sulsel

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *