oleh

Bupati Pangkep Diprediksi Pimpin DPD Golkar Sulsel

SULSELONLINE.COM, MAKASSAR – Bupati Pangkep Syamsuddin Hamid diprediksi akan terpilih menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Sulawesi Selatan.

Banyak tanda-tanda yang mengarahkan dukungan kepada mantan Kepala Desa Batara tersebut agar memenangkan musda.

Salah satu tandanya, bakal Calon Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, Kadir Halid, memilih tidak melanjutkan pencalonannya di Musda X Golkar Sulsel. Adik Plt Ketua Golkar Sulsel Nurdin Halid (NH) itu memutuskan menjadi tim sukses Syamsuddin Hamid.

”Hari ini saya memilih mundur, dan memilih menjadi tim sukses Pak Syamsuddin, Bupati Pangkep di Musda Golkar,” ungkap Kadir Halid di Sekretariat Golkar Sulsel, Makassar, Sabtu, 25 Juli 2020.

Musyawarah Daerah (Musda) X Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Sulawesi Selatan sejatinya digelar di Makassar namun dipindahkan ke Kantor DPP Golkar di Jakarta pada Agustus 2020.

Musda X Golkar dipindahkan karena panitia pengarah tidak mendapat izin dari pihak kepolisian. Hal tersebut juga diakui Plt Ketua Golkar Sulsel, Nurdin Halid.

Merapatnya Kadir Halid ke Bupati Pangkep ini menjadi penanda bawah keluarga Nurdin Halid memberikan dukungan kepada Syamsuddin untuk maju di musda.

Sudah menjadi rahasia umum, Nurdin Halid masih menjadi penentu di DPP Partai Golkar. Dukungan Kadir menjadi tanda bahwa Nurdin Halid akan ikut memenangkan Syamsuddin.

“Musda X Golkar dipindahkan ke Jakarta di kantor Golkar. Rencananya Agustus. Kapan, kita tidak tahu, apakah awal atau akhir,” ujar Ketua Panitia Musda Golkar Sulsel, Risman Pasigai, Sabtu (25/7/2020).

Beberapa waktu lalu, Wakil Ketua Umum DPP Golkar Nurdin Halid mengkonfirmasi Musda X DPD Partai Golkar Sulsel ditunda.

Pelaksana tugas Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel itu menjelaskan alasannya mengapa musda ditunda.
Menurutnya, musda ditunda karena panitia pengarah musda belum mendapat izin atas agenda akbar tersebut.

NH menambahkan bahwa sekalipun kita menggelar dengan protokol kesehatan yang ketat. “Kita tidak ingin jadi klaster baru Covid-19,” katanya.

Menurutnya, mekanisme Musda Golkar berbeda dengan partai lain. “Kita ada aturan, bahwa jumlah peserta yang punya hak suara itu 30 orang kali 2 jadi 60 orang. Karena yang hadir Ketua dan Sekretaris,” ujarnya.

Ditambah SC, DPP yang kurang lebih 100 orang. “Inipun sudah kita gabungkan phisical dan virtual. Namun tidak mendapat izin dari kepolisian. Kami maklumi karena Makassar dalam kondisi zona merah,” ujarnya.(*)

Masih Ingat Rizal Penjual Jalangkote? PLN Bersama Dandim 1421 Pangkep Bedah Rumahnya..

Bapenda Sulsel

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *