oleh

Gubernur dan Ketua KPU Sulsel Sepakat Utamakan Protokol Kesehatan

SULSELONLINE.COM – Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof HM Nurdin Abdullah, dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel, Faisal Amir, di Kantor Gubernur, Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Senin, 14 September 2020, sepakat mengutamakan penegakan protokol kesehatan di setiap tahapan Pilkada Serentak 2020 ini.

Ini dilakukan untuk mencegah dan memutus mata rantai penularan Covid-19 di Sulsel khususnya pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

Gubernur Sulsel, juga mengingatkan agar Pemprov Sulsel segera melakukan pencairan anggaran Pilkada Serentak 2020.

“Karena beban kegiatan KPU Makassar semakin besar, sehingga anggaran segera dipenuhi. Hari ini selesai,” ungkap Nurdin Abdullah.

60 Kandidat Positif Corona, Mahfud MD: Pilkada 2020 tak Akan Ditunda

Satu Bacalon Pilkada Barru Gugur

Sementara itu, Ketua KPU Sulsel, Faisal Amir, mengaku, pada pertemuan tersebut membahas soal penanganan Covid-19 pada proses Pilkada serentak berlangsung.

“Kita bicara soal pilkada, termasuk soal penanganan Covid-19, dan kita diskusikan untuk memperketat protokol kesehatan di setiap tahapan Pilkada,” ujarnya.

Dia menjelaskan, berdasarkan penyampaian dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bahwa pencairan anggaran Pilkada Serentak 2020, sudah ada yang mencairkan sampai 100 persen sejak bulan Juli lalu.

“Ini memang perlu dicairkan 100 persen karena begitu petunjuknya untuk pelaksanaan Pilkada 2020, dia dilaksanakan dari awal bahkan beberapa kabupaten kota sudah mencairkan 100 persen bulan Juli, Juni ada Agustus,” jelasnya.

Menurut dia, mulai dari tanggal 23 sampai seterusnya, pihak KPU sudah disibukkan dengan urusan administrasi proses Pilkada. Olehnya itu, pembahasan serta pencairan anggaran lebih baik dicairkan sejak awal.

“Sampai hari ini, September ini, sudah mau masuk penetapan calon pada tanggal 23, pada tanggal 26 akan melaksanakan tahapan kampanye, maka di tanggal-tanggal itu, kita sudah disibukkan dengan hal-hal teknis administrasi pelaksanaan Pilkada,” urainya.

“Alangkah baiknya lagi, kita tidak mengurusi lagi ketersediaan anggaran, kita fokus pada penyiapan kebutuhan pilkada, baik kebutuhan teknis Pilkada maupun kebutuhan APD, karena APD ini juga besar, tapi APD ini ditalangi oleh APBN dan kebutuhan logistik Pilkada ditalangi oleh APBD,” tutupnya. (alm)

Selain di Sumatera Barat, PDIP Tak Mengusung Calon di 13 Pilkada

Hanya Satu Calon, KPU Gowa dan Soppeng Perpanjang Pendaftaran Peserta Pilkada 2020

DPRD Kota Makassarl       Bapenda Sulsel

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *