oleh

Pelantikan 7 Pjs Kepala Daerah di Sulsel Dijadwalkan Besok

SULSELONLINE.COM, MAKASSAR — Meski SK penetapan 7 Penjabat sementara (Pjs) kepala daerah di Sulsel belum diterima, Pemprov Sulsel telah mempersiapkan rencana pelantikan tersebut.

Pelantikan dijadwalkan berlangsung di Baruga AP Pettarani Universitas Hasanuddin (Unhas) Tamalanrea Makassar pada pada Jumat 25 September 2020, besok.

“Mudah-mudahan tidak ada kendala dan bisa tepat waktu. Tapi kita rencana tanggal 25 September. Petunjuk gubernur, butuh ruangan yang luas dalam rangka physical distancing. Karena kita undang juga unsur muspida kabupaten,” ujar Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Sulsel, Andi Aslam Patonangi kepada media, Kamis (24/9/2020).

Diketahui, Pilkada serentak tahun 2020 akan digelar 12 daerah di Sulsel. Ada 7 daerah yang akan diisi posisi Pjs karena kepala daerah kembali maju dalam Pilkada, yakni Kabupaten Gowa, Soppeng, Luwu Utara, Luwu Timur, Tana Toraja, Toraja Utara dan Selayar.

Sementara Kabupaten Barru, hanya akan diisi pejabat berstatus pelaksana tugas (Plt) yang secara otomatis ditempati Wakil Bupati Barru.

“Karena bupati maju, wakil bupati tidak maju, maka otomatis wakil bupati akan menjadi Plt,” ungkap mantan Bupati Pinrang dua periode ini.

Selain itu, ada tiga daerah lainnya yang pemerintahannya akan tetap dijalankan oleh kepala daerahnya masing-masing sampai akhir masa jabatannya pada Februari 2021, yakni Maros, Pangkep dan Bulukumba.

Kepala daerah di tiga kabupaten itu, dalam hal ini bupati, diketahui sudah menjabat dua periode.

Sementara khusus Kota Makassar, sudah diisi oleh pejabat berstatus Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar.

Untuk diketahui, Pilkada Makassar 2018 lalu belum menghasilkan kepala daerah terpilih, sehingga harus diulang pada Pilkada 2020 ini.

Masa jabatan Pjs akan mengikut tahapan cuti kampanye Pilkada yang telah ditetapkan KPU sebelumnya. Dengan demikian, masa tugasnya terhitung sejak 26 September hingga 5 Desember 2020.

“Mudah-mudahan kita berharap hari ini atau besok sudah ada penetapan. Karena kita harus mempersiapkan pelantikan. Belum lagi ada daerah yang jauh kayak Selayar, yang harus kita kirimkan undangan untuk pelantikan Pjs nanti,” tambahnya.

Sementara, Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah berharap SK penetapan Pjs segera turun mengingat masa cuti kampanye kepala daerah petahana sudah dekat, dijadwalkan mulai 26 September.

Dengan demikian, pelantikan 7 Pjs paling lambat harus dilakukan 25 September.

Soal nama pejabat yang diusulkan untuk jadi Pjs, Nurdin Abdullah belum mau sesumbar sampai SK penetapan Kemendagri terbit.

“Saya saja belum tahu siapa-siapa,” ucapnya.

Hanya saja ia sebelumnya menegaskan, Pjs yang dilantik kedepan harus bisa berlaku netral. Tidak membawa kepentingan politik yang justru bisa memicu pelaksanaan Pilkada dan daerah yang dipimpinnya jadi gaduh.

“Jadi Pjs yang bisa berlaku netral. Tidak membuat gaduh di daerah. Jadi tentu kita berharap Pjs, pertama bisa menjaga netralitas. Kedua jangan mengobok-obok program. Karena mereka petahana masih akan kembali,” tegasnya. (*)

Bapenda Sulsel

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *