oleh

Mendikbud Beri Kewenangan Sekolah Tatap Muka ke Pemda

SULSELONLINE.COM – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim kini menyerahkan kewenangan pembukaan sekolah di masa pandemi ke pemerintah daerah.

Pasalnya, pemerintah daerah dinilai yang paling mengetahui dan memahami kondisi, kebutuhan dam kapasitas daerahnya.

Kondisi daerah di wilayah kecamatan atau pun kelurahan/desa pada satu kabupaten/kota yang sama bisa sangat berbeda.

Pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan penguatan peran pemerintah daerah dan kawil kemenag dalam penentuan pemberian izin  pembelajaran tatap muka.

“Kebijakan ini berlaku mulai semester genap tahun ajaran 2020/2021 atau Januari 2021. Daerah dan sekolah diharapkan meningkatkan kesiapan untuk penyesuaian ini,” ujarnya dalam Pengumuman Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Genap TA 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19, dikutip Sabtu (21/11/2020).

Nadiem Makarim menjelaskan, ada tiga pihak yang menentukan apakah sekolah bisa dibuka atau tidak, yakni pemerintah daerah/kanwil Kemenag, kepala sekolah, dan perwakilan orangtua melalui komite sekolah.

Sehingga, jika ketiga pihak tidak memberikan lampu hijau sekolah tatap muka tidak boleh dilakukan.

“Kalaupun sekolahnya dibuka, ini harus saya tekankan sekali lagi bahwa orangtua masih bisa tidak memperkenankan anaknya untuk datang ke sekolah. Jadi, hak terakhir dari siswa individu masih ada di orangtua,” jelasnya.

Nadiem Makarim juga menekankan, pembelajaran tatap muka akan diperbolehkan, tapi tidak diwajibkan.

Peta zonasi risiko dari Satgas Covid-19 nasional tidak lagi menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka, tapi Pemda yang akan menentukan.

Nadiem Makarim menegaskan pembelajaran tatap muka dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat, seperti jaga jarak minimal 1,5 meter, jumlah peserta didik dalam ruang kelas dibatasi, hingga diwajibkan memakai masker kain tiga lapis atau masker bedah sekali pakai.

Selain itu, harus dipastikan warga satuan pendidikan yang memiliki comorbid tidak boleh tatap muka karena risiko mereka jauh lebih tinggi.

“Satu lagi poin yang paling penting, tidak diperkenankan kegiatan-kegiatan yang berkerumun. Artinya kantin tidak diperbolehkan beroperasi dan kegiatan ekstrakurikuler tidak diperbolehkan. Tidak ada kegiatan selain KBM,” paparnya.

Faktor pertimbangan Pemerintah Daerah untuk pemberian izin tatap muka:

1. Tingkat risiko penyebaran Covid-19 di wilayahnya.
2. Kesiapaan fasilitas pelayanan kesehatan
3. Kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka seusai dengan daftar periksa
4. Akses terhadap sumber belajar/kemudahan Belajar dari Rumah (DBR)
5. Kondisi psikososial peserta didik
6. Kebutuhan layanan pendidikan bagi anak yang orangtua/walinya bekerja di luar rumah
7. Ketersediaan akses transportasi yang aman dari dan ke satuan pendidikan
8. Tempat tinggal warga satuan pendidikan
9. Mobilitas warga anta-kabupaten/kota, kecamatan, dan keluhana/desa
10. Kondisi geografis daerah

Daftar Periksa yang Wajib Dipenuhi Sekolah:

1. Ketersediaan saran sanitasi dan kebersihan

– Toilet bersih dan layak
– Sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalis atau hand sanitizer
– Disinfektan

2. Mampu mengases fasilitas pelayanan kesehatan

3. Kesiapan menerapkan wajib masker

4. Memiliki thermogun

5. Memiliki pemetaan warga satuan pendidikan yang:

– Memiliki comorbid tidak terkontrol
– Tidak memiliki akses transportasi yang aman
– Memiliki riwayat perjalanan dari daerah dengan tingkat risiko Covid-19 yang tinggi atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif Covid-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri

6. Mendapatkan persetujuan komite sekolah/perwakilan orangtua/wali. (*)

Bapenda Sulsel

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *