oleh

KAHMI Desak Pemerintah Bentuk Badan Pangan Nasional

SULSELONLINE.COM — Majelis Nasional (MN) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) mendesak terbentuknya Badan Pangan Nasional.

Pembentukan Badan Pangan Nasional sesuai amanat Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 dalam rangka mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan.

Hal itu menjadi point penting hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) III KAHMI yang berlangsung di Puncak Bogor Jawa Barat, pada 15-16 Januari 2021.

Rakornas III KAHMI mengangkat tema “Konsolidasi Keumatan Mewujudkan Nasionalisme Indonesia yang Adil dan Beradab”.

Wasekjen MN KAHMI, Ato’ Ismail mengatakan, sebagai organisasi kemasyarakatan yang bersifat Independen, Cendikiawan dan Religius, KAHMI masih tetap eksis dan solid dalam melaksanakan aktifitas organisasi baik pada tingkat nasional, wilayah dan daerah.

Di tengah-tengah kompleksitas permasalahan kebangsaan yang di hadapi saat ini, yaitu pendemi Covid-19 yang berdampak pada seluruh sektor kehidupan bangsa dan negara.

“Di awal 2021, MN KAHMI mendeskripsikan permasalahan eksternal dalam bentuk rekomendasi yang di putuskan dalam Rakornas di Puncak Bogor. Beberapa rekomendasi eksternal yang dihasilkan antara lain, mendesak terbentuknya Badan Pangan Nasional,” ujarnya, mengutip Antara, Selasa (19/1/2021).

Secara lengkap rekomendasi eksternal yang dihasilkan Rakornas III KAHMI 2021 ini, yakni:

1. KAHMI mendukung penyelesaian kasus pelanggaran HAM KM 50 secara tuntas melalui proses penegakan hukum di pengadilan yg adil, profesional dan tranparan.

2. KAHMI menegaskan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Covid-19 agar pemerintah tidak memaksakan kepada masyarakat untuk di vaksin dengan merk tertentu, serta menghapus sanksi berupa penjara 1 tahun atau denda 50 juta rupiah.

3. KAHMI meminta agar ada pembatasan penguasaan lahan oleh segelitir pengusaha dalam rangka keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia.

4. KAHMI menegaskan pembangunan infrastruktur harus mengutamakan daerah terpencil, terluar dan terdepan terutama yang belum menikmati listrik, jalan , jembatan, air bersih dan pemukiman yang layak.

5. KAHMI menegaskan Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) harus di pastikan dapat meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat setempat dan bukan menjadi bencana yang di awali dengan penggusuran dan berakhir dengan pemiskinan struktural.

6. KAHMI mendesak terbentuknya Badan Pangan Nasional sesuai amanat Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 dalam rangka mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan dan alokasikan sekurang-kurangnya 5% dari total APBN setiap tahun untuk badan ini. Hal ini untuk mempercepat proses peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dalam negeri dalam rangka mengurangi ketergantungan pada impor pangan.

7. KAHMI mendesak kepada pemerintah, DPR RI dan Penyelenggara Pemilu untuk melaksanakan Pemilu dalam dua tahap, pertama Pilkada serentak tetap dilaksanakan pada tahun 2022 , 2023 dan 2027  dan kedua Pemilu tetap di laksanakan pada tahun 2024.

8. KAHMI mendesak pemerintah untuk memperkuat kedaulatan nasional dan membangun pertahanan yang komprehensif di daerah perbatasan dengan negara tetangga. (*)

Pemkab Maros     Bapenda Sulsel     DPRD Kota Makassar

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *