oleh

Partai Demokrat Tolak Pilkada Digelar Serentak dengan Pemilu dan Pilpres 2024

SULSELONLINE.COM — Partai Demokrat menolak jika Pilkada digelar serentak dengan Pemilu pada 2024.

Partai Demokrat ingin, Pilkada tetap digelar pada 2022 dan 2023.

Saat ini, DPR tengah membagas revisi Undang Undang tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu).

Jika merujuk UU saat ini, Pilkada akan digelar serentak dengan Pemilu 2024.

Pembahasan RUU Pemilu masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2021 ini diharapkan semakin memenuhi prinsip-prinsip keadilan politik dan harapan rakyat Indonesia.

“Demokrat meminta agar Pilkada tahun 2022 dan 2023 tetap dilaksanakan, tidak digabung dengan Pemilu dan Pilpres 2024,” ujar Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, dikutip dari Antara, Selasa (19/1/2021).

Ada tiga pertimbangan Partai Demokrat, pertama, Pilkada bersamaan dengan Pemilu dan Pilpres 2024 akan menciptakan beban teknis pemilihan berlebih bagi penyelenggara.

Ketika baru Pemilu dan Pilpres saja yang disatukan pada 2019 silam, telah jatuh korban 894 petugas yang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit.

Menurutnya, beban kerja di Pemilu Serentak 2019 yang cukup besar membuat banyak petugas yang sakit atau meninggal dunia. Karena itu, Demokrat tidak ingin penyerentakan Pemilu agar kejadian nahas pada pesta demokrasi tahun 2019 tidak terulang.

“Meskipun hari pemungutan suara Pemilu dan Pilkada pada 2024 direncanakan tidak bersamaan, Pemilu biasanya pada April, sedangkan Pilkada pada November 2024 seperti tercantum di Pasal 201 Ayat 8 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016, tahapan-tahapannya akan beririsan satu sama lain, tentu hal itu akan membuat beban petugas semakin berlipat,” katanya.

Kedua, jika Pilkada ditunda, maka akan muncul permasalahan akibat pejabat kepala daerah yang terlalu lama menjabat di daerah-daerah yang akhir masa jabatannya pada 2022 dan 2023 baru akan melaksanakan Pilkada pada 2024, sesuai dengan Pasal 201 Ayat 9 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Penjabat kepala daerah itu tidak dapat mengambil keputusan strategis. Sebagai contoh, apakah tahun 2022 dan 2023 nanti pandemi Covid-19 dan isu resesi ekonomi yang menerpa saat ini sudah berakhir.

Dengan adanya kepala daerah definitif hasil Pemilu, kebijakan strategis pro-rakyat untuk mengatasi pandemi Covid-19 maupun dampak ekonomi yang menyertai dapat diambil.

“Ketiadaan kepala daerah yang definitif hasil pemilihan langsung oleh rakyat dalam jangka waktu yang cukup panjang seperti skenario di UU Nomor 10 Tahun 2016 pun, mencederai demokrasi,” paparnya.

Ketiga, bercermin dari pengalaman Pemilu 2019, kampanye legislatif tenggelam oleh riuh rendahnya pemilihan presiden.

Maka ketika diserentakkan, perdebatan visi-misi di tingkat Pileg, Pilpres dan Pilkada berpotensi tumpang tindih. Isu Pilkada juga bisa tenggelam jika pelaksanaannya berdekatan dengan Pileg dan Pilpres 2024.

Proses kompetisi pun sangat kompleks. Hal itu bisa memicu tindakan-tindakan ilegal layaknya politik uang, politisasi SARA dan politik identitas secara terstruktur, sistematis dan masif, demi kemenangan semata.

“Memang rekonsiliasi di tingkat elite sudah dilakukan pasca-Pemilu, tetapi luka mendalam di masyarakat, terutama kalangan akar rumput, sudah terlanjur dalam dan sulit untuk dipulihkan. Kondisi seperti ini tentu sangat tidak sehat untuk demokrasi Indonesia,” ungkapnya. (*)

Pemkab Maros     Bapenda Sulsel     DPRD Kota Makassar

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *