oleh

Presiden Beri Tunjangan Jabatan Fungsional untuk PNS Pengelola Keuangan

SULSELONLINE.COM — Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tunjangan jabatan fungsional untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) pengelola keuangan.

Hal itu tertuang dalam empat Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tunjangan Jabatan Fungsional PNS.

Keempat Perpres itu adalah Perpres Nomor 3 Tahun 2021, Perpres Nomor 4 Tahun 2021, Perpres Nomor 5 Tahun 2021, dan Perpres Nomor 6 Tahun 2021.

Dengan adanya regulasi tersebut, maka mengubah besaran tunjangan fungsional pembina teknis perbendaharaan negara dan tunjangan fungsional analis pengelolaan keuangan anggaran pendapatan dan belanja negara.

Presiden dalam keputusannya menetapkan tambahan tunjangan bagi PNS di tengah pandemi Covid-19. Ada empat jabatan fungsional yang mendapat tunjangan.

Pertama, adalah pembina teknis perbendaharaan negara. Kedua, analis pengelolaan keuangan APBN. Ketiga, analis perbendaharaan negara. Terakhir, pranata keuangan APBN.

Besaran tunjangannya adalah tunjangan jabatan fungsional pembina teknis perbendaharaan negara, sebesar Rp 360.000 – Rp 960.000.

Tunjangan jabatan fungsional analis pengelolaan keuangan anggaran pendapatan dan belanja negara, sebesar Rp 540.000 – Rp 1.380.000. Sedangkan tunjungan fungsional analis perbendaharaan negara, sebesar Rp 360.000 – Rp 960.000.

Sementara tunjangan jabatan fungsional pranata keuangan anggaran pendapatan dan belanja negara, sebesar Rp 540.000 – Rp 2.025.000.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Askolani mengatakan kenaikan tunjangan baru itu akan segera diharmonisasikan.

“Tunjangan tersebut , terkait dengan jabatan fungsional baru yang harus ada standarnya, harmonis dengan kegiatan lainnya,” ujarnya melalui okezone, Minggu (24/1/2021).

Sementara untuk tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 PNS diberikan secara penuh pada 2021. Pemberian gaji ke-13 untuk pensiunan PNS tersebut akan diberikan tanpa adanya pemotongan.

“Sesuai APBN 2021 penggajian tahun 2021 adalah pemberian THR dan G13-Pensiun 13 yang diharapkan diberikan secara full,” ungkapnya. (*)
Bapenda Sulsel       DPRD Kota Makassar

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *