oleh

Top! Sulsel Raih Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik se Indonesia

SULSELONLINE.COM, MAKASSAR – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Syafruddin menyerahkan Piagam Penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2018 ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Rabu malam. Penghargaan itu diserahkan di Hotel Shangrila Surabaya.

Penghargaan melalui Unit Pelaksana Teknis Balai Penerapan Mutu Produk Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan (UPT BPMPP DKP) Sulsel tersebut diterima Sekretaris Provinsi (Sekprov) Tautoto Tanaranggina, yang didampingi Kepala DKP Sulsel, Sulkaf Latief dan Kepala BPMPP Sulsel, Siti Zaleha Soebarini.

Sulkaf Latief mengatakan, penghargaan itu atas inovasi Sejuta Ikan (Sertifikasi Pengujian Mutu Hasil Perikanan) Agar Produk Perikanan Sulsel Tetap Mendunia yang digagas dan dijalankan BPMPP.

“Alhamdulillah, kita dapat apresiasi dari ribuan inovasi pemerintah daerah se Indonesia,” ujarnya, melalui media, Kamis (20/9/2018).

Top 99 dipilih setelah proses pengajuan proposal inovasi pelayanan publik dilanjutkan proses seleksi berjenjang hingga presentasi. Tercatat sebanyak dari 2.824 proposal inovasi terdaftar.

Dari jumlah itu, 1.689 inovasi diajukan ke Kementerian PAN-RB dan hanya 1.463 inovasi dinyatakan lolos tahap penilaian proposal. Selanjutnya, Tim Evaluasi melakukan penilaian proposal terhadap 1.463 inovasi dan menghasilkan 150 inovasi kepada Tim Panel Independen.

Mereka mempresentasikan inovasinya dihadapan tim dan sebagian dilakukan verifikasi lapangan.Melalui pembahasan intensif terhadap hasil penilaian proposal, tim akhirnya menentukan Top 99.

Sementara menurut Siti Zaleha Soebarini, inovasi yang dihadirkan memudahkan pengurusan pelayanan Sertifikasi Pengujian Mutu Hasil Perikanan bagi eksportir ikan di daerah ini. Layanan jadi cepat, ringkas, hemat, dan mudah.

Dari segi waktu misalnya, pelayanan pengujian mutu untuk memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan permintaan standar negara tujuan menjadi enam hari dari sebelumnya 8-12 hari.

Sistem memangkas waktu pelayanan administrasi dan penerbitan sertifikat sekitar dua hari. Bahkan, petugas BPMPP menyediakan layanan antar sertifikat dan jemput sampel tanpa tambahan biaya. Selain itu, disiapkan layanan pengaduan pengguna jasa. (*)

Pemprov Sulsel     Bapenda Sulsel     DPRD Kota Makassar     Pemkab Maros

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *