oleh

Viral Kisah Guru Honorer di Bone Dipecat Usai Posting Gaji Rp 700 Ribu

SULSELONLINE.COM — Nasib malang menimpa Hervina, 34 tahun, seorang guru honorer di SDN 169 Desa Sadar Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Hervina, yang sudah 16 tahun mengajar, sejak 2005, dipecat oleh kepala sekolah hanya karena mem-posting gajinya Rp 700 ribu di media sosial.

“Saya mulai mengabdi di situ Pak, 2005. Waktu 2005 itu 3 orang saja guru, 2 orang honor, 1 orang PNS,” ujarnya, mengutip detikcom, Sabtu (13/2/2021).

Hervina mengungkapkan, posting-annya di akun media sosial Facebook terkait gaji Rp 700 ribu yang diterima bukan untuk mengeluh atau merendahkan pihak sekolah yang memberinya gaji kecil.

Namun posting-an itu disebut membuat kepala sekolah murka dan memecatnya langsung tanpa diberi waktu mengklarifikasi maksudnya.

“Pertama saya upload itu, saya dikasih dana bos selama 4 bulan Rp 700 ribu, gaji. Jadi saya bilang ‘terima kasih banyak’. Itu suaminya kepala sekolahku yang kasih, kebetulan dia juga kepala sekolah SMP Satap sekalian guru kelas di SD,” ungkapnya.

Untuk diketahui, SD tempat Hervina mengajar merupakan sekolah satu atap yang bergabung dengan SMP setempat. Gaji Rp 700 ribu tersebut diberikan oleh suami kepala sekolah SD, tempat suami kepala sekolah SD tersebut juga guru di SMP satu atap.

“Karena bukan kepala sekolah saya yang kasih, tapi suaminya, jadi saya terima kasih banyak sama Bu Aji, kepala sekolah. Mungkin saya salah karena saya posting seperti itu,” imbuhnya.

Akibat posting-annya itu, Hervina ditelepon berkali-kali oleh kepala sekolahnya. Namun, karena panggilan telepon tersebut tidak sempat diangkat Hervina, kepala sekolah kemudian mengirim pesan singkat yang berisi pemecatan dirinya dari guru honorer.

“Kepala sekolah kirim pesan WA, ‘tabe, cari saja sekolah yang lain yang bisa gaji ki anda lebih banyak, mulai  sekarang istirahat saja mengajar’,” ujar Hervina menirukan pesan singkat pemecatannya.

Hervina heran dengan sebab pemecatannya dari guru honorer. Dia juga tidak sempat diberi waktu untuk menjelaskan maksud posting-annya itu.

Ia menegaskan, posting-annya itu bermaksud berterima kasih.

“Saya tidak ada merasa mau menjelekkan. Malah saya terima kasih banyak. Itu hari karena saya terima Rp 700 ribu bisa saya pakai bayar utang Rp 500 ribu. Kan biasa itu ibu rumah tangga, ambil saja dulu, ngutang lalu nanti dibayar. Makanya saya terima kasih banyak karena itu hari langsung saya bayar utangku, itu saja Pak. Tapi kok kepala sekolah marah, dia langsung pecat saya. Masa pengabdian selama ini tidak dipertimbangkan dulu, kasihan saya ini, sudah lama mengabdi, langsung dikasih keluar,” paparnya.

– Keterangan Disdik Bone

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bone, Andi Syamsiar Halid mengaku belum ada pemberhentian guru honorer.
Justru semua masih pendataan guru.

“Belum ada pemberhentian. Justru guru masih didata dalam Dapodik dan dicek satu per satu,” ujarnya, melansir Tribun Timur.

Disdik Bone telah memanggil dan mempertemukan Kepala Sekolah dan guru honorer SDN 169 Sadar Tellu Limpoe tersebut.

Keduanya dipanggil untuk membicarakan persoalan Kepala Sekolah SDN 169 Sadar, Hamsinah berhentikan Hervina sebagai guru honorer.

Disdik Bone juga memanggil pengawas sekolah dan Camat Tellu Limpoe.

Namun, dalam pemanggilan dan pertemuan yang dilakukan Kamis 11 Februari 2021, sang guru honorer Hervina, tak hadir.

Andi Syamsiar Halid mengatakan dari informasi yang diperoleh dari pengawas sekolah, guru honorer tersebut tidak datang karena merasa ingin didamaikan.

“Surat telah saya kirim, tapi honorer tidak mau datang. Dari informasi pengawas, percuma datang karena mau didamaikan,” katanya.

Dari informasi yang didapat guru honorer tersebut pernah berhenti mengajar selama lima tahun.

Namun, karena permintaan pemerintah setempat, maka diberikan kesempatan untuk mengajar kembali.

Bahkan, dari pengakuan kepala sekolah dan pengawas sudah diberi kesempatan mengajar, tapi dia terkadang jarang masuk. Biasa selang satu bulan baru masuk kembali mengajar.

Ia menambahkan, di sekolah tersebut juga ada dua guru ASN yang diterima mengajar di sana, secara hukum itu sah. Di lain pihak, guru honorer tersebut tidak lagi punya kewajiban untuk memegang guru kelas.

Terkait pesan tertulis yang dikirimkan Hamsinah melalui handphone suaminya kepada Hervina betuliskan silakan cari sekolah yang tinggi honornya.

Ia mengaku, memanggil semuanya untuk mencarikan solusi. Termasuk, mencarikan guru honorer tersebut sekolah yang lowong, tapi dia tidak datang.

“Saya mau mediasi karena sudah tahu persolannya. Supaya dicarikan sekolah yang lowong, tapi guru honorer tersebut tidak datang. Kita fasilitasi mau mendamaikan karena tidak enak honorer dan kepala sekolah yang sudah lama sama-sama, tapi saling berkonflik,” ucapnya.

– Solusi Bupati Bone

Bupati Bone, Andi Fahsar Mahdin Padjalangi menyatakan guru tersebut tidak diberhentikan. Melainkan, sudah banyak tenaga guru di sana.

Maka dari itu, ia telah meminta Camat Tellu Limpoe untuk mencarikan sekolah terdekat di sana untuk mengajar.

“Tidak diberhentikan. Cuma banyak guru PPPK dan PNS. Jadi saya minta Camat carikan sekolah terdekat untuk memungkinkan menggunakan jasanya,” tutur Bupati Bone dua periode ini.

– Komentar PGRI Bone

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Bone, Ambo Dalle mengaku akan mempelajari alasan pemberhentian Hervina.

Dia akan menugaskan anggotanya ke lapangan untuk mencari data dan memverifikasinya.

“Kita pelajari dulu. Kita mau tahu apa dasar pemberhentian dan yang memberhentikan apakah juga punya kewenangan. Jika tidak, berarti melanggar,” katanya.

Menurutnya, PGRI itu selalu memperjuangkan kesejahteraan anggotanya. Termasuk jika ada masalah seperti ini, PGRI selalu memfasilitasi dan memediasi.

“Paling utama didamaikan, kalau bisa. Kalau memang ada pelanggaran yang dilakukan, iya harus melihat sejauh mana pelanggaran itu,” paparnya.

– Anggota DPR RI Siapkan Tim Hukum

Anggota Komisi III DPR RI, Andi Rio Idris Padjalangi menegaskan bakal memberikan pendampingan hukum dan dukungan secara penuh.

Ia saat ini sudah mempersiapkan tim hukum untuk membela Hervina, guru honorer yang dipecat kepala sekolah gegara mengunggah gaji di media sosial.

“Saya sudah mempersiapkan tim hukum untuk membela guru Hervina, seharusnya hal ini tidak boleh terjadi dan terkesan dipaksakan serta arogansi kekuasaan pihak sekolah,” ujarnya dilansir dari Antara.

Dia menilai seharusnya pihak sekolah dapat mengutamakan langkah “tabayun” atau klarifikasi terlebih dahulu terhadap Hervina, bukan langsung mengambil tindakan pemecatan dan sewenang-wenang.

Ia mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Dinas Pendidikan setempat dapat memperhatikan permasalahan ini dengan mengedepankan komunikasi kedua belah pihak.

“Langkah itu untuk mencarikan sebuah solusi dan menarik atau membatalkan keputusan pemecatan guru honorer Hervina,” tambahnya.

Saat ini Indonesia masih kekurangan tenaga pendidik, mengapa justru di pecat tanpa alasan yang jelas, ini sangat memalukan,” sambungnya.

Politisi Partai Golkar itu menilai kondisi guru honorer di Indonesia masih memprihatinkan secara keseluruhan dan itu harus menjadi perhatian semua pihak dan harus segera diselesaikan oleh pemerintah.

Dia meyakinkan unggahan guru honorer Hervina merupakan salah satu upaya dari sekian juta guru honorer yang ingin mengalami perubahan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan di Indonesia.

Sebab, masih minim-nya gaji yang diterima dan tidak cukup untuk membiayai kebutuhan hidup keseharian.

“Kejadian yang menimpa guru Hervina merupakah kondisi yang ironis, di tengah pekerjaan yang mulia sebagai tenaga pendidik, namun masih menerima gaji yang minim dan tidak cukup untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari,” tuturnya.

– Jadi Perhatian Nasional

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan mengaku prihatin terkait adanya tindak otoriter yang dilakukan kepala sekolah.

“Saya prihatin dengan tindak otoriter yang dilakukan kepala sekolah, karena pada dasarnya guru tersebut hanya memperlihatkan realita bukan karena ingin menghina sekolah. Ada ratusan ribu honorer yang bernasib sama dengan upah yang kecil,” ujarnya.

Dede Yusuf mengimbau mestinya guru honorer tersebut tidak perlu dipecat. Kepala sekolah yang bersangkutan juga seharusnya meminta klarifikasi terlebih dahulu.

“Saya rasa soal ini bisa dimusyawarahkan secara baik-baik. Pemerintah daerah harus turun tangan memediasi soal ini agar guru tersebut bisa bekerja kembali,” katanya.

Politisi Partai Demokrat itu kemudian meminta semua pihak juga bijak dalam memposting sesuatu ke media sosial.

“Dan untuk ke depan sebaiknya siapapun memang harus bijak dalam memposting ke media sosial, karena hal-hal seperti ini bisa ditanggapi lain oleh yang melihatnya. Seolah-olah tidak ada perhatian kepada guru,” ujarnya. (*)

Pemprov Sulsel     Bapenda Sulsel     DPRD Kota Makassar     Pemkab Maros

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *