oleh

Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional Jadi Rp 699 Triliun

SULSELONLINE.COM — Pemerintah kembali menaikkan anggaran untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, anggaran PEN 2021 naik menjadi Rp 699,43 triliun. Jumlah itu meningkat dari alokasi sebelumnya yang sebesar Rp 688,33 triliun.

Sri mengatakan, anggaran Rp 699,43 triliun tersebut naik 21 persen dari realisasi PEN tahun lalu yang mencapai Rp 579,78 triliun. Ia berharap anggaran tersebut dapat menjadi daya dorong yang efektif untuk pemulihan ekonomi.

“Kita harapkan akan menjadi daya dorong untuk pemulihan, terutama pada Januari sampai Februari, dan diharapkan terus berlanjut hingga Maret,” kata Sri dalam konferensi pers APBN KiTA secara daring di Jakarta, Selasa (23/2).

Ia memerinci, anggaran PEN 2021 fokus untuk lima bidang, yakni kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas, insentif usaha, serta dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi. Bidang pertama, yaitu kesehatan memiliki alokasi anggaran Rp 176,3 triliun yang meliputi program vaksinasi Rp 58,18 triliun, diagnostik (testing dan tracing) Rp 9,91 triliun, therapeautic Rp 61,94 triliun, insentif pajak kesehatan Rp 18,61 triliun, dan penanganan lainnya Rp 27,67 triliun.

Bidang kedua adalah perlindungan sosial Rp 157,41 triliun, yang antara lain meliputi PKH bagi 10 juta KPM Rp 28,71 triliun dan kartu sembako Rp 45,12 triliun. Kemudian, bidang ketiga adalah program prioritas sebesar Rp 125,06 triliun meliputi padat karya K/L Rp 27,33 triliun, ketahanan pangan Rp 47,1 triliun, kawasan industri Rp 11,33 triliun, pinjaman daerah Rp 10 triliun, ICT Rp 16,65 triliun, pariwisata Rp 8,66 triliun, dan prioritas lainnya Rp 4,11 triliun.

Sri menambahkan, fokus PEN bidang keempat adalah dukungan UMKM dan korporasi sebesar Rp 186,81 triliun. Sedangkan bidang kelima adalah insentif usaha sebesar Rp 53,86 triliun. “PEN melonjak mendekati 21 persen anggarannya karena ini adalah motor paling penting di dalam perekonomian kita saat ini,” katanya.

Sri menegaskan, bansos yang diberikan pemerintah mampu mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi. Apabila pemerintah tidak memberikan bansos, tingkat kemiskinan Indonesia bisa melonjak jadi 11,8 persen. Menurut dia, bansos telah membantu sekitar 30 persen masyarakat miskin. “Apabila tidak diperhatikan, konsumsi rumah tangga bisa turun menjadi tujuh persen,” katanya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk miskin per September 2020 sebanyak 27,55 juta jiwa atau meningkat 2,76 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Pada periode tersebut, tingkat kemiskinan menjadi 10,19 persen atau meningkat 0,97 poin persentase dibandingkan periode sama tahun sebelumnya sebesar 9,22 persen.

Menkeu menyatakan, pemerintah juga telah merealisasikan pembiayaan utang sebesar Rp 165,8 triliun per 31 Januari 2021. Angka ini naik lebih dari dua kali lipat atau 143 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya sebesar Rp 68,2 triliun.

Sri Mulyani mengatakan tingginya realisasi pembiayaan utang sejalan dengan angka defisit APBN yang ditetapkan pemerintah sebesar 5,7 persen pada tahun ini. “Sampai 31 Januari 2021 sebesar Rp 165,8 triliun pembiayaan utang karena defisit Januari ini naik tajam dibandingkan Januari 2020 itu belum direvisi, makanya kalau dilihat issuance masih rendah,” ujarnya saat konferensi pers virtual APBN KiTa, Selasa (23/2).

Sri Mulyani menjelaskan tingginya realisasi pembiayaan utang karena periode yang sama belum terjadi pandemi Covid-19. Pada APBN anggaran 2020 belum direvisi atau disesuaikan dengan angka defisit masih 1,76 persen.
“Dibandingkan tahun lalu Januari APBN belum direvisi makanya issue SBN netto masih rendah, karena waktu itu defistinya masih diperkirakan 1,76 persen sedangkan sejak awal tahun ini sudah 5,7 persen,” ujarnya.

Secara rinci, penarikan utang baru melalui penerbitan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 169,7 triliun atau naik 135 persen dibandingkan Januari 2020. Penerbitan SBN sudah 14,1 persen dari target dalam APBN 2021 sebesar Rp 1.207,3 triliun.

Sedangkan pinjaman netto sebesar Rp 3,9 triliun pada awal bulan tahun ini. Kemudian pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, pembiayaan lainnya masih nihil.

Meski belum terealisasi, Sri Mulyani memastikan akan tetap berhati-hati melakukan pembiayaan investasi. Pemberian penyertaan modal negara (PMN) sejumlah BUMN tetap akan dilakukan secara prudent.
Per 31 Januari 2021, defisit APBN sebesar Rp 45,7 triliun atau melonjak 31,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp 34,8 triliun. Angka defisit ini juga berasal dari tingginya realisasi belanja negara dibandingkan dengan penerimaan negara .

Pendapatan negara sebesar Rp 100,1 triliun yang bersumber dari penerimaan pajak Rp 68,5 triliun, kepabeanan dan cukai Rp 12,5 triliun, PNBP Rp 19,1 triliun sedangkan hibah nol.

Kemudian belanja negara sebesar Rp 145,8 triliun yang terdiri dari belanja K/L Rp 48 triliun, belanja non K/L Rp 46 triliun. Kemudian transfer ke daerah Rp 50,3 triliun dan dana desa Rp 800 miliar.

Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman menambahkan. pemerintah akan menggunakan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) untuk mengurangi tekanan pembiayaan utang pada tahun ini.
Adapun SiLPA yang akan digunakan sebesar Rp 80-100 triliun. Pemanfaatan Silpa juga akan mengurangi target penerbitan SBN sebesar Rp 1.207,3 triliun sepanjang 2021.

“Bahwa untuk mengurangi tekanan dan kondisi kas pasar SBN kita gunakan SiLPA sebesar Rp 80 triliun sampai 100 triliun, ini untuk kurangi pembiayaan utang pada 2021, khususnya mengurangi target penerbitan SBN,” ucapnya.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pemerintah pada tahun ini akan menggencarkan program pemberdayaan dan percepatan penyerapan tenaga kerja. Hal tersebut salah satunya dilakukan melalui program padat karya.

“Salah satu yang terpenting adalah program padat karya. Karena di tengah pandemi banyak yang membutuhkan pekerjaan. Masyarakat tak cukup hanya dibantu dengan bansos,” kata Erick dalam webinar ‘The Indonesia 2021 Summit’, di Jakarta, kemarin.

Presiden Joko Widodo, menurut Erick, mengarahkan seluruh program strategis nasional diprioritaskan dilakukan dengan padat karya, sehingga fondasi masyarakat bekerja bisa didapatkan.

“Inilah salah satu contoh program-program yang sedang dilakukan pemerintah dalam keberpihakan kepada masyarakat, untuk mendapatkan pekerjaan di program padat karya,” kata Erick dikutip republika.id.(alm)
¬¬¬

Pemkab Maros     Bapenda Sulsel     DPRD Kota Makassar

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *