SULSELONLINE.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui pemerintah lambat membangun transportasi massal untuk masyarakat umum sehingga masyarakt menggunakan kendaraan pribadi untuk bepergian. Akibatnya saat ini kota besar di Indonesia dilanda macet termasuk di Makassar.
“Hampir di semua pulau besar kemudian di kota-kota utamanya ibu kota kita ini terlambat dalam membangun transportasi publik,” keluh Jokowi.
Hal itu ia sampaikan saat meresmikan Jalur KA Lintas Makassar-Parepare, Rabu (29/3/2023).
Menurut Jokowi, infrastruktur transportasi umum merupakan hal yang penting. Sebab, transportasi umum jadi hal dasar yang diperlukan pemerintah dalam membangun konektivitas antar wilayah di Indonesia.
“Padahal itu hal yang sangat basic untuk menghubungkan antar provinsi, antar kota dan kabupaten,” ujarnya.
Sebab kalau tidak, masyarakat akan lebih memilih untuk menggunakan transportasi pribadi daripada transportasi umum. Menurut Jokowi, hal inilah yang kemudian menjadi sumber kemacetan di berbagai kota, khususnya kota-kota besar.
“Semua berbondong-bondong menggunakan transportasi pribadi akhirnya macet di semua kota sekarang ini. Tidak hanya di Jakarta. Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya, Semarang di Makassar sudah macet semuanya karena kita terlambat membangun transportasi publik,” jelasnya lagi.
Lebih lanjut, ia bahkan menjelaskan bahwa di Jakarta sendiri pembangunan moda transportasi umum sudah terlambat 30 tahun. Tentunya hal inilah yang dinilai menjadi sumber kemacetan di ibu kota.
“Di Jakarta terlambat 30 tahun kira-kira. baru sekarang sudah ada MRT tapi baru 1 jalur, ada LRT tapi juga belum jalan. Sehingga bapak ibu kalau di Jakarta pagi macet siang macet sore macet malam macet sekarang ini. Karena keterlambatan membangun itu,” tambahnya lagi.
Jokowi dan Iriana juga ke Pasar Tramo, Kabupaten Maros untuk melakukan peninjauan sekaligus menyerahkan sejumlah bantuan sosial bagi para pedagang.
Turut mendampingi Jokowi dalam penerbangan menuju Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Sekretaris Militer Presiden Laksda TNI Hersan, Komandan Paspampres Mayjen TNI Rafael Granada Baay, dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.(*)
