SULSELONLINE.COM – Suharso Monoarfa yang kini menjabat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, diberhentikan dari Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) karena ceritanya soal kiai yang meminta sesuatu saat dikunjungi pejabat.
Suharso Monoarfa diberhentikan dari jabatannya oleh Majelis Tinggi PPP. Majelis Tinggi PPP akan menunjuk pelaksana tugas Ketum PPP.
Fatwa Majelis Tinggi PPP tentang pemberhentian Suharso keluar pada 30 Agustus dan dikuatkan dengan pendapat dari Mahkamah Partai.
Dalam rapat Mahkamah partai yang digelar di Bogor pada 2-3 September menyepakati usulan memberhentikan Suharso sebagai ketum PPP.
“Dan mengeluarkan Pendapat Mahkamah Partai, bahwa menyepakati usulan tiga Pimpinan Majelis untuk memberhentikan Saudara Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum DPP PPP masa bakti 2020-2025,” kata Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan DPP PPP, Usman M. Tokan lewat keterangan tertulis, Senin 5 September 2022.
Selanjutnya, dia menjelaskan, Mahkamah Partai sesuai dengan AD/ART PPP bersama-sama Pengurus Harian (PH) DPP PPP diminta segera melaksanakan rapat untuk memilih dan menetapkan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum untuk mengisi lowongan jabatan tersebut.
Menurut Usman, keputusan yang diambil para majelis dipastikan telah meminta pertimbangan banyak pihak termasuk Ketua Majelis Syari’ah, KH Mustofa Aqil Siraj.
“Selaku Ketua Majelis Syari’ah dalam arahannya meminta agar persoalan ini harus segera dapat diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dalam rangka kemaslahatan umat, bangsa dan negara, sesuai kaidah dan aturan organisasi PPP yg berazaskan Islam ini,” kata Usman.
Usman berujar bahwa KH Mustofa Aqil Siraj, mengimbau kepada seluruh jajaran pengurus dan pejuang Partai Persatuan Pembangunan untuk terus melakukan kerja-kerja organisasi dan kerja elektoral. Tidak terfokus hanya pada satu masalah tertentu.
“Silakan lanjutkan Program Sekolah Politik dan bedah dapil agar target perjuangan bisa terwujud. Ikhtiar politik terus kita lakukan semoga Allah meridhoi perjuangan kita, Aamiiin.”
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, Suharso Monoarfa jadi sorotan lantaran menyinggung soal kiai di Pondok Pesantren yang sering meminta ‘amplop’ jika ada pejabat yang berkunjung.
Suharso Monoarfa menyampaikan hal itu dalam ‘Pembekalan Antikorupsi Politik Cerdas Berintegritas (PCB) untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP)’ di Gedung ACLC KPK, Jakarta, pada 15 Agustus kemarin.
Saya akan mulai dari satu cerita. Ketika saya kemudian menjadi plt ketua umum, saya mesti bertandang pada beberapa kiai besar, pada pondok pesantren besar. Ini demi Allah dan Rasul-Nya terjadi. Saya datang ke kiai itu dengan beberapa kawan lalu saya pergi begitu saja,” kata Suharso.
Suharso tidak jelas menyebut nama kiai siapa dan nama Pondok Pesantren, namun dia mengatakan, dirinya diminta untuk memberikan sesuatu ke kiai usai berkunjung.
“Ya saya minta, apa, didoain, kemudian saya jalan. Tak lama kemudian, saya dikirimi pesan, di-WhatsApp, ‘Pak Plt, tadi ninggali apa nggak untuk kiai?'” ujarnya.
Suharso kemudian menanyakan balik maksud ‘ninggali’ usai bertemu kiai. Dia menyangka ada barangnya yang tertinggal di lokasi tersebut.
“Maka sampailah dalam, setelah keliling itu ketemu, lalu dibilang pada saya, ‘Gini Pak Plt, kalau datang ke beliau-beliau itu, mesti ada tanda mata yang ditinggalkan’. Wah saya nggak bawa. Tanda matanya apa? Sarung, peci, Qur’an atau apa? ‘Kayak nggak ngerti aja Pak Harso ini’. Gitu. Then I have to provide that one. Everywhere,” kata Suharso.
Suharso menyebut fenomena ini masih terjadi hingga saat ini. Menurutnya. jika sehabis pertemuan tidak ada amplop, itu terasa hambar. Suharso mengaku tengah membenahi hal ini.
“Dan setiap ketemu, Pak, ndak bisa, Pak, bahkan sampai hari ini. Kalau kami ketemu di sana, itu kalau salamannya itu nggak ada amplopnya, Pak, itu pulangnya itu sesuatu yang hambar. This is the real problem that we are fixing today,” ujarnya.(al)
