SULSELONLINE.COM — Sekretaris Jenderal International Economic Association (IEA) Lili Yan Ing mengusulkan perubahan desain Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut dia, program tersebut dapat dijalankan dengan anggaran jauh lebih kecil, maksimal sekitar Rp8 triliun, jika penerima manfaat ditargetkan secara tepat.
Lili mengusulkan skema cash transfer atau voucher pangan bagi keluarga berpendapatan terbawah sebagai alternatif dari pola penyaluran MBG saat ini.
“Maksimum Rp8 triliun untuk penerima yang tepat sasaran,” ungkap Lili, Jumat (25/9/2026).
Menurut Lili, anggaran tersebut dapat difokuskan kepada anak-anak yang benar-benar membutuhkan tambahan asupan gizi. Dengan sasaran yang lebih sempit, anggaran negara tidak perlu digunakan untuk membiayai penerima yang dinilai tidak memiliki kebutuhan mendesak.
Hitungan Sederhana Rp8 Triliun
Lili merujuk pada data BPS-Modul Sosial Budaya dan Pendidikan yang menunjukkan 10,57 persen pelajar dari kelompok 40 persen pendapatan terbawah tidak sarapan sebelum sekolah.
Jika angka tersebut dipetakan terhadap keseluruhan siswa, jumlahnya sekitar 4,2 persen atau sekitar 2,3 juta siswa secara nasional.
Lili kemudian menggunakan asumsi sasaran 3 juta anak sebagai basis perhitungan.
Dengan biaya sebesar Rp13.000 per anak per hari dan masa sekolah sekitar 200 hari dalam setahun, kebutuhan anggaran dapat dihitung sebagai berikut:
3 juta anak × Rp13.000 × 200 hari = Rp7,8 triliun.
Artinya, dengan sasaran 3 juta anak, kebutuhan anggaran berada di kisaran Rp7,8 triliun, atau dibulatkan menjadi maksimal Rp8 triliun.
Menurut Lili, pendekatan tersebut membuat anggaran MBG lebih terfokus kepada kelompok yang membutuhkan sekaligus memungkinkan pemerintah mengukur dampak program secara lebih jelas.
Usulan Cash Transfer atau Voucher
Selain memangkas sasaran penerima, Lili mengusulkan perubahan mekanisme penyaluran.
Ia menilai belanja MBG dapat disederhanakan melalui cash transfer atau voucher yang diberikan kepada keluarga berpendapatan terbawah.
Namun, bantuan tersebut tidak dimaksudkan sebagai uang tunai yang bebas digunakan. Lili mengusulkan agar penggunaannya dibatasi untuk membeli bahan pangan bergizi, seperti beras, kacang-kacangan, dan sayuran hijau.
Dengan mekanisme tersebut, keluarga penerima dapat memenuhi kebutuhan pangan sesuai kondisi masing-masing, sementara pemerintah tetap dapat mengarahkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan gizi.
Skema itu juga dinilai tetap dapat mempertahankan salah satu tujuan MBG, yakni memberdayakan ekonomi masyarakat di daerah.
Menurut Lili, keluarga penerima dapat membeli bahan pangan dari produsen dan pedagang lokal. Dengan demikian, uang yang dikucurkan pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumsi, tetapi juga berputar di perekonomian daerah.
Dibandingkan dengan Anggaran MBG Saat Ini
Usulan Rp8 triliun tersebut jauh lebih kecil dibandingkan anggaran MBG yang disiapkan pemerintah.
Untuk 2027, Badan Gizi Nasional (BGN) memperoleh pagu Rp240,20 triliun. Dari jumlah itu, Rp232,50 triliun dialokasikan untuk program MBG, sedangkan sisanya digunakan untuk program dukungan manajemen.
BGN menargetkan MBG 2027 menjangkau sekitar 72,46 juta penerima manfaat, terdiri atas peserta didik serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Dengan perbandingan tersebut, Lili mempertanyakan apakah cakupan penerima yang sangat luas merupakan desain paling efisien jika tujuan utama program adalah mengatasi masalah kekurangan gizi pada kelompok yang paling membutuhkan.
Usul Moratorium dan Pilot Project
Lili juga menyoroti berbagai persoalan dalam pelaksanaan MBG. Ia menyebut munculnya kasus keracunan serta dugaan korupsi yang menurutnya perlu menjadi bahan evaluasi terhadap desain program.
Atas dasar itu, Lili mengusulkan pemerintah melakukan moratorium, pilot project, dan evaluasi sebelum memperluas program.
“Menurut kami, yang diperlukan sekarang adalah moratorium, pilot project, dan evaluasi,” tutur Lili.
Menurutnya, evaluasi diperlukan agar pemerintah dapat mengukur secara lebih jelas apakah setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar meningkatkan status gizi penerima dan memberikan dampak terhadap produktivitas.
Ruang Fiskal Makin Terbatas
Lili mengingatkan bahwa ruang fiskal Indonesia terbatas. Ia menilai kapasitas fiskal harus diperlakukan sebagai sumber daya langka karena pemerintah harus membiayai banyak kebutuhan dalam kondisi penerimaan negara yang terbatas.
Pemerintah menargetkan defisit APBN 2027 sebesar Rp671,2 triliun atau 2,4 persen terhadap PDB.
“Di tengah ketidakpastian harga minyak dunia dan kenaikan suku bunga, kita perlu mengefisienkan program yang multiplier effect terhadap produktivitasnya rendah untuk menjaga stabilitas fiskal,” ujar Lili.
Ia juga menyoroti besarnya kewajiban pembayaran utang pemerintah. Menurut perhitungannya, beban bunga utang 2027 diperkirakan sekitar Rp650 triliun. Jika ditambah pembayaran pokok sekitar Rp153,3 triliun, total kewajiban pembayaran utang mencapai sekitar Rp804 triliun.
Dengan asumsi pendapatan negara Rp3.426 triliun, pembayaran kewajiban utang tersebut setara sekitar 23,5 persen pendapatan negara, kata Lili.
Karena itu, ia menilai setiap program pemerintah perlu memiliki manfaat ekonomi dan sosial yang terukur.
Jangan Mengorbankan Anggaran Pendidikan
Lili juga menyoroti hubungan MBG dengan anggaran pendidikan.
Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 40/PUU-XXIV/2026 menyatakan komponen MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan harus dipisahkan dari anggaran operasional pendidikan paling lambat dalam APBN 2028. Untuk 2026, MK masih membolehkan ketentuan tersebut berlaku secara bersyarat.
Menurut Lili, anggaran pendidikan seharusnya diarahkan pada kebutuhan yang secara langsung meningkatkan kualitas pendidikan, antara lain gaji dan upah guru serta tenaga pendidik, perbaikan sekolah dan fasilitas belajar, peningkatan kualitas pembelajaran, serta peningkatan keterampilan guru.
Ia menilai besarnya anggaran tidak otomatis menghasilkan kualitas pendidikan yang lebih baik apabila manfaat dan hasilnya tidak terukur.
“Manfaat harus terukur dan akuntabilitas harus tegas. Setiap rupiah harus tepat sasaran dan jelas: gizi meningkat, produktivitas terangkat, fiskal tetap terjaga,” kata Lili mengutip investor.id.(*)
Tinggalkan Balasan