MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar menjajaki penggunaan teknologi desalinasi air laut berbasis tenaga surya untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan air minum masyarakat di wilayah kepulauan.
Rencana tersebut disiapkan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin sebagai solusi jangka panjang atas keterbatasan sumber air tawar yang masih dialami sebagian warga Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.
Pembahasan program itu dilakukan Munafri saat menerima audiensi PT Prolink Intidata Nusantara di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Selasa (29/9/2026). Perusahaan tersebut memaparkan teknologi pengolahan air laut menjadi air minum dengan sistem Reverse Osmosis (RO).
“Ini adalah solusi jangka panjang, air bersih yang mandiri berbasis energi matahari. Kita mau hadirkan program air langsung minum bagi warga di pulau,” ujar Munafri.
Teknologi RO bekerja dengan memisahkan kandungan garam dari air laut. Air hasil pengolahan kemudian melalui proses pemurnian dan pengujian kualitas sebelum dimanfaatkan sebagai air minum.
Munafri mengatakan program tersebut diarahkan untuk memperluas pemerataan pelayanan dasar bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat Kota Makassar.
“Untuk memastikan bahwa air minum yang dikonsumsi oleh saudara-saudara kita yang ada di pulau itu bisa mendapatkan layanan air bersih sama dengan yang didapatkan saudara-saudara kita yang ada di kota,” jelasnya.
Kecamatan Kepulauan Sangkarrang memiliki delapan pulau. Enam pulau di antaranya dihuni masyarakat, sedangkan dua lainnya tidak berpenghuni. Pemkot Makassar akan memprioritaskan pulau-pulau berpenghuni dalam rencana penerapan teknologi desalinasi tersebut.
Sebelum diterapkan, Pemkot Makassar bersama pihak penyedia teknologi akan melakukan survei lapangan. Tim dijadwalkan meninjau Pulau Langkai, Lumu-Lumu, Bonetambung, dan Barrang Lompo pada Rabu (30/9/2026).
Survei tersebut untuk melihat kondisi geografis, kontur wilayah, sumber air, serta kebutuhan masyarakat di masing-masing pulau.
“Tim akan ke pulau besok melihat kondisi. Tim PT Prolink Intidata Nusantara akan survei apakah sesuai dengan kondisi atau kontur pulau yang kita miliki,” kata Munafri.
Dalam pembahasan itu, Munafri juga melibatkan Camat Kepulauan Sangkarrang, Dinas Pekerjaan Umum, dan PDAM Makassar. Masukan dari perangkat daerah diperlukan untuk menilai kelayakan teknologi serta kebutuhan penerapannya di setiap pulau.
Munafri menyebut ketersediaan air di setiap pulau berbeda. Sebagian wilayah masih memiliki sumber air tawar, sementara pulau lainnya menghadapi keterbatasan dan masih memanfaatkan air payau.
“Air bersih dibutuhkan bukan hanya untuk konsumsi, tetapi juga untuk mandi, memasak, mencuci, dan menunjang sanitasi keluarga,” terang Munafri.
Dalam paparan awal, teknologi desalinasi yang dijajaki memiliki kapasitas produksi sekitar 250 liter air per jam. Sistem tersebut menggunakan air laut sebagai bahan baku dan tenaga matahari sebagai sumber energi operasional.
Menurut Munafri, sekitar 30 persen air yang diproses dapat menjadi air hasil desalinasi. Sementara bagian lainnya memiliki kadar garam lebih tinggi dan masih akan dikaji potensi pemanfaatannya.
“Tentu, kita masih akan memastikan kualitas air hasil pengolahan, kapasitas produksi, kebutuhan energi, serta kesesuaian teknologi dengan kondisi masing-masing pulau,” ungkapnya.
Penggunaan panel surya menjadi salah satu perhatian utama karena sebagian pulau masih mengandalkan genset berbahan bakar solar untuk kebutuhan listrik. Sistem berbasis energi matahari diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan bahan bakar dari daratan.
Pemkot Makassar juga akan mengkaji kebutuhan panel surya, sistem penyimpanan energi, biaya pemeliharaan, kapasitas produksi, serta jumlah warga yang akan dilayani.
Munafri mengatakan pembiayaan program tersebut diupayakan masuk dalam anggaran pokok. Namun, besaran anggaran akan disesuaikan dengan hasil survei dan kajian teknis di masing-masing pulau.
“Program ini kita harapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat pelayanan air minum bagi masyarakat di enam pulau berpenghuni, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan hingga ke wilayah kepulauan terluar Makassar,” tukas Munafri.(*)
Tinggalkan Balasan