MAROS — Pemerintah Kabupaten Maros resmi melarang penggunaan rokok elektrik atau vape bagi aparatur sipil negara (ASN), pegawai non-ASN, pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga kalangan pelajar. Kebijakan tersebut ditetapkan Bupati Maros, Chaidir Syam, melalui Surat Edaran Nomor 100.3.4.2/31/DINKES tentang Pelarangan Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) yang diterbitkan pada Selasa (17/11/2026).

Chaidir Syam mengungkapkan, penerbitan surat edaran ini berangkat dari masukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta pihak kepolisian terkait kerawanan yang ditimbulkan rokok elektrik. Menurut mantan Ketua DPRD Maros tersebut, langkah ini diambil sebagai benteng perlindungan bagi warga, terutama generasi muda, dari ancaman kesehatan sekaligus celah penyalahgunaan narkotika melalui cairan vape.

Sebelum melakukan penindakan, Pemkab Maros akan memprioritaskan sosialisasi secara masif agar seluruh pihak memahami batasan aturan tersebut. Setelah masa sosialisasi berjalan, penegakan disiplin di lapangan akan segera digelar. “Nanti selanjutnya kita akan tindak lanjuti dengan gerakan razia vape bersama Satpol PP,” kata Chaidir, Kamis (19/11/2026).

Dalam pelaksanaannya, surat edaran itu mewajibkan setiap perangkat daerah dan instansi untuk memasang rambu larangan penggunaan vape di titik-titik yang mudah terlihat serta melakukan pemantauan secara berkala. Aparatur maupun pihak yang kedapatan melanggar ketentuan tersebut terancam dijatuhi sanksi disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tidak hanya menyasar perkantoran pemerintahan, pengawasan ketat juga diperluas hingga ke ruang-ruang pendidikan. Pimpinan sekolah, perguruan tinggi, hingga pondok pesantren diinstruksikan untuk menutup rapat ruang bagi penggunaan maupun peredaran vape di lingkungan masing-masing. Hasil pengawasan dan pelaksanaan kebijakan di tiap unit kerja nantinya wajib dilaporkan secara berkala kepada Bupati Maros melalui Dinas Kesehatan.

Untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif hingga ke tingkat akar rumput, Chaidir meminta seluruh jajaran pimpinan wilayah ikut mengawal aturan tersebut. “Kami meminta seluruh kepala OPD, camat, kepala desa, dan lurah menindaklanjuti surat edaran tersebut di wilayah kerja masing-masing,” tegasnya.(*)