MAROS – Bupati Maros, Chaidir Syam, menegaskan larangan bagi seluruh kepala sekolah di Kabupaten Maros untuk menolak calon peserta didik penyandang disabilitas. Penegasan ini disampaikan menyusul keluhan warga terkait akses dan prioritas pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dalam pertemuan warga di Dusun Barambang, Kecamatan Mandai.
“Dengan tegas kami sampaikan, jangan lagi ada kepala sekolah di Maros yang menolak calon siswa-siswi dengan alasan disabilitas. Mereka mempunyai hak yang sama. Mereka mempunyai kesempatan yang sama,” ujar Chaidir.
Chaidir menjelaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif yang mewajibkan minimal satu satuan pendidikan inklusif di setiap kecamatan. Sejumlah fasilitas penunjang seperti buku bacaan dan toilet ramah disabilitas juga telah dibangun di tingkat TK, SD, hingga SMP.
Meski payung hukum telah tersedia, implementasi di lapangan dinilai masih bergantung pada validitas pendataan anak usia sekolah secara by name, by address. Bupati Maros mengakui bahwa integrasi data dari tingkat desa ke sekolah menjadi penentu agar penyediaan akomodasi yang layak berjalan optimal dan bantuan pendidikan tepat sasaran.
Pendataan yang presisi tersebut mulai digunakan dalam penyaluran bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) dari pemerintah pusat. Sebanyak 22 anak berkebutuhan khusus dari keluarga kurang mampu (desil 1 dan 2) yang tersebar di Kecamatan Turikale, Lau, Mandai, Maros Baru, Marusu, Simbang, dan Bantimurung telah menerima paket perlengkapan sekolah.
“Saya meminta kepada jajaran dinas terkait agar benar-benar memperhatikan data penerima bantuan, sehingga proses pendistribusian dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan tepat sasaran,” tegas Chaidir.
Komitmen pemenuhan hak pendidikan inklusif di Maros turut diperkuat melalui asesmen inklusi bersama Yayasan BaKTI dan Komnas Disabilitas. Maros tercatat sebagai kabupaten pertama di Indonesia yang melakukan asesmen inklusi untuk mengukur pemenuhan hak dasar kelompok rentan.
Manajer Program Inklusi BaKTI, Lusia Palulungan, menyatakan bahwa kolaborasi lima tahun ke depan diarahkan pada tata kelola sekolah dan alokasi anggaran daerah yang responsif terhadap anak-anak marjinal. Di tingkat teknis, tim Program Inklusi BaKTI bersama Unit Layanan Disabilitas (ULD) Dinas Pendidikan Kabupaten Maros telah melakukan pendampingan langsung ke sejumlah sekolah dampingan seperti PAUD Dharmawanita, SDN 103 Mandai, dan SMPN 5 Mandai pada 8–9 Oktober 2026.
Koordinator Program Inklusi BaKTI Maros, Ismawati, menyebut pendampingan tersebut bertujuan memetakan tantangan pembelajaran di kelas sekaligus memperkuat kapasitas guru melalui optimalisasi fungsi ULD sebagai pusat layanan dan rujukan.
Hal ini selaras dengan arahan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, yang mendorong agar ULD di daerah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh murid, guru, dan orang tua. Kemendikdasmen juga mencatat bahwa tingkat pemahaman masyarakat secara nasional mengenai pendidikan inklusi masih berada di angka 52 persen, sehingga penguatan layanan dan sosialisasi di daerah menjadi krusial.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Maros, Andi Zulkifli Riswan Akbar, memastikan pihaknya terus menyisir anak-anak penyandang disabilitas yang belum mengenyam pendidikan melalui sinergi bersama Forum Disabilitas Maros (Fordisma). Dari sisi legislatif, Ketua DPRD Kabupaten Maros, Muhammad Gemilang Pagessa, berkomitmen mengawal alokasi anggaran serta regulasi daerah agar berpihak pada pemenuhan hak siswa disabilitas di seluruh sekolah dasar dan menengah.(*)

Tinggalkan Balasan