SULSELONLINE.COM – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dinilai ingin memutus ketergantungan politiknya kepada sosok Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dosen Ilmu Politik dan International Studies Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam, mengatakan, pesan ini terlihat dari langkah PDI-P yang mengumumkan Mahfud MD sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) Ganjar Pranowo. Pada pengumuman itu, Jokowi yang juga kader PDI-P tidak hadir.
Mantan Wali Kota Solo itu tengah melakukan tugas kepresidenan ke China dan Arab Saudi. “Bisa dimaknai bahwa PDI-P ingin secara tegas memutus ketergantungan politiknya pada figur Joko Widodo,” kata Umam mengutip Kompas.com, Rabu (18/10/2023).
Umam menuturkan, sikap PDI-P lainnya terlihat ketika partai berlambang banteng itu tidak melibatkan Jokowi saat memutuskan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (capres) pada 21 April.
Menurut dia, tindakan itu menunjukkan bahwa PDI-P ingin membuktikan mereka memiliki mesin politik yang independen, kokoh, serta tidak bergantung pada figur dan popularitas Jokowi.
Pesan lainnya juga terlihat dari keputusan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto yang menunda pemanggilan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat usia capres-cawapres.
Sedianya, Gibran dipanggil untuk menghadap di DPP PDI-P pada Rabu (18/10/2023). Namun, pada hari itu, PDI-P bersama PPP, Perindo, dan Hanura mengumumkan Mahfud MD sebagai bakal cawapres Ganjar. “Artinya, PDI-P tidak lagi mempertimbangkan variabel Jokowi dalam menjalankan mesin politiknya,” kata Umam.
Dalam beberapa kesempatan, kubu politik PDI-P yang mengusung Ganjar dan kubu Prabowo Subianto yang disuruh Koalisi Indonesia Maju (KIM) terkesan berebut “legacy” Jokowi. Keduanya kerap menyampaikan pesan yang ingin ditangkap sebagai pihak yang paling tepat meneruskan program dan kerja Jokowi.(*)
