MAROS — Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros hingga akhir Oktober 2026 baru mencapai Rp316 miliar atau 84,22 persen dari target sebesar Rp375 miliar. Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan kecamatan pun menjadi sorotan karena capaian penerimaan mereka masih jauh dari target yang ditetapkan.
Kecamatan Moncongloe tercatat sebagai wilayah dengan realisasi PAD terendah. Dari target Rp4,6 miliar, penerimaan yang berhasil dikumpulkan baru mencapai Rp1,8 miliar atau sekitar 39 persen.
Kondisi serupa juga terjadi di sejumlah OPD. Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga, misalnya, baru merealisasikan Rp2,9 miliar atau 47 persen dari target Rp6,2 miliar.
Wakil Bupati Maros, Muetazim Mansyur, mengatakan bahwa capaian PAD secara keseluruhan masih perlu ditingkatkan. Pasalnya, masih ada sejumlah OPD dan kecamatan yang belum mampu mencapai realisasi minimal 85 persen.
Hal tersebut disampaikan Muetazim seusai memimpin Rapat Evaluasi PAD di Ruang Rapat Bupati Maros pada Senin, 16 November 2026.
Selain Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga, realisasi rendah juga terlihat pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (Kopumdag). Dari target Rp4,3 miliar, penerimaannya baru mencapai Rp2,2 miliar atau 50,94 persen.
Kemudian, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi baru merealisasikan Rp207 juta atau 55 persen dari target Rp378 juta. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah juga baru mencapai Rp333 juta atau 55 persen dari target Rp600 juta.
Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan telah merealisasikan Rp4,1 miliar atau 72,70 persen dari target Rp5,7 miliar. Dinas Perikanan mencapai Rp833 juta atau 75 persen dari target Rp1,1 miliar, sedangkan RSUD dr La Palaloi merealisasikan Rp56 miliar atau 77 persen dari target Rp72 miliar.
Di tingkat kecamatan, realisasi penerimaan secara keseluruhan baru mencapai 73 persen. Muetazim menyebutkan masih ada sekitar 10 kecamatan yang capaian PAD-nya berada di bawah 85 persen.
Setelah Moncongloe, Kecamatan Tanralili menjadi wilayah dengan capaian terendah berikutnya dengan realisasi Rp1,1 miliar atau 49 persen dari target Rp2,3 miliar.
Selanjutnya, Kecamatan Tompobulu mencapai Rp1 miliar atau 53 persen dari target Rp1,9 miliar, serta Kecamatan Maros Baru baru merealisasikan Rp499 juta atau 54 persen dari target Rp911 juta. Adapun Kecamatan Turikale mencapai 61 persen, Marusu 62 persen, Bontoa 63 persen, Lau 68 persen, Simbang 80 persen, dan Bantimurung 82 persen.
Meski penerimaan di sejumlah sektor masih rendah, Muetazim menegaskan bahwa pemerintah daerah masih memiliki waktu untuk mengoptimalkan PAD hingga penghujung tahun.
Kita tetap berupaya dan masih optimistis, karena sebagaimana disampaikan Kepala Bapenda, loket dibuka sampai 31 Desember 2026, ujarnya.
Terkait rencana penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), khususnya yang berkaitan dengan Kopumdag di kawasan pasar dan telah menumpuk selama beberapa tahun, Muetazim mengatakan hal tersebut belum dapat diputuskan.
Menurutnya, pemerintah daerah terlebih dahulu akan berkonsultasi dengan Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum mengambil kebijakan lebih lanjut.
Selain itu, Muetazim mengungkapkan terdapat sekitar 6.000 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang berkaitan dengan pengembang (developer) dan masih menjadi persoalan dalam optimalisasi penerimaan pajak.
SPPT tersebut berasal dari satu induk yang dapat dipecah menjadi beberapa objek pajak. Untuk menindaklanjutinya, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama camat terkait akan turun langsung melakukan penagihan.
Sementara itu, terkait rendahnya realisasi PAD di sejumlah kecamatan, Muetazim memastikan hasil evaluasi tersebut akan dilaporkan kepada Bupati Maros, Chaidir Syam, termasuk kemungkinan pemberian sanksi kepada camat yang tidak mampu memenuhi target penerimaan.
Ini hasil rapat PAD pasti akan dilaporkan kepada Bapak Bupati. Tetap ada sanksi, tergantung nanti Bapak Bupati, tegasnya.
Di sisi lain, Kepala Bapenda Maros, M Ferdiansyah, menyebut realisasi pajak yang dikelola instansinya justru telah mencapai 87 persen hingga Oktober 2026. Pihaknya optimistis capaian tersebut bisa meningkat menjadi sekitar 95 persen pada November dan menembus 100 persen pada Desember mendatang.
Kalau di bulan Oktober harusnya target 85 persen, sementara seluruh OPD sudah 84 persen lebih. Khusus pajak yang dikelola Bapenda sudah 87 persen. Jadi on the track, kami optimistis bisa mencapai 100 persen, jelasnya.
Ferdiansyah menjelaskan, masih ada beberapa kendala yang memengaruhi penerimaan retribusi di sejumlah OPD, di antaranya persoalan sewa Barang Milik Daerah (BMD) yang kondisi peralatannya sudah lama, serta kerja sama pemanfaatan (KSP) sektor pariwisata dengan pihak ketiga senilai Rp5 miliar yang belum berjalan.
Selain itu, Bapenda juga akan melakukan pembenahan basis data wajib pajak. Perbaikan tersebut mencakup alamat wajib pajak yang belum lengkap hingga penertiban data ganda.
Dalam prosesnya, Bapenda akan melibatkan pemerintah kecamatan untuk memperbarui data tersebut agar potensi penerimaan daerah dapat dioptimalkan secara maksimal.(*)

Tinggalkan Balasan