GOWA – Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, membuka Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis Learning Management System (LMS) yang digelar Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, di Baruga Tinggimae, Rumah Jabatan Bupati Gowa, Rabu (1/4/2026).

Dalam sambutannya, Husniah menegaskan bahwa kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh sistem, tetapi sangat bergantung pada kualitas manusia yang menjalankannya.

“Demokrasi tidak hanya berdiri di atas bilik suara, tetapi pada kualitas manusia yang mengelolanya. Ia ditentukan oleh integritas, kapasitas, dan kesadaran kolektif para penyelenggara. Hari ini kita sedang menanam fondasi itu,” ujarnya.

Menurutnya, pemilu bukan sekadar agenda rutin, melainkan ujian kepercayaan publik sekaligus cerminan kematangan demokrasi. Karena itu, peningkatan kualitas SDM menjadi hal yang mutlak.

Ia juga mengapresiasi langkah KPU RI menghadirkan LMS sebagai solusi pembelajaran adaptif dan berkelanjutan di era digital.

“Di era yang bergerak cepat, kita tidak bisa lagi mengandalkan pola lama. LMS menjadi ruang belajar tanpa batas, menjembatani pengetahuan dan praktik, serta melahirkan penyelenggara pemilu yang profesional dan berintegritas,” jelasnya.

Meski demikian, Husniah mengingatkan bahwa teknologi hanyalah alat. Kunci utama tetap pada manusia yang memiliki komitmen, menjunjung kejujuran, dan menjaga marwah demokrasi.

“Kami berharap forum ini melahirkan gagasan besar dan rekomendasi yang tidak berhenti di atas kertas, tetapi dapat diimplementasikan untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas, transparan, dan dipercaya masyarakat,” harapnya.

Sementara itu, Anggota KPU RI, Parsadaan Harahap, menjelaskan bahwa FGD ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan nasional yang sebelumnya digelar di Lampung dan selanjutnya akan berlangsung di Bengkulu.

“Kegiatan ini bertujuan mendesain sistem pembelajaran digital di KPU ke depan, mulai dari modul, sistem, hingga tata kelola dan anggaran,” ungkapnya.

Ia juga menilai Kabupaten Gowa sebagai lokasi yang representatif serta mengapresiasi sinergi antara pemerintah daerah dan KPU Gowa.

“Saya terkesima dengan kepemimpinan Ibu Bupati yang memiliki wawasan demokrasi luas dan menekankan pentingnya integritas dalam pengelolaan pemilu,” tambahnya.

Di tempat yang sama, Ketua KPU Gowa, Fitra Syahdanul, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan forum diskusi nasional yang hasilnya akan menjadi rekomendasi dalam penyusunan regulasi kepemiluan ke depan.

“Peserta berasal dari 38 provinsi. Hasil diskusi ini akan menjadi masukan dalam pembahasan undang-undang kepemiluan yang masuk dalam Program Legislasi Nasional DPR RI, khususnya Komisi II,” jelasnya.

Melalui FGD ini, diharapkan lahir konsep dan strategi pengembangan SDM kepemiluan yang adaptif terhadap perubahan zaman, sekaligus memperkuat fondasi demokrasi yang berkualitas di Indonesia. (*)