MAKASSAR — Persoalan jalan lingkungan yang rusak serta banjir yang terus berulang kembali menjadi sorotan utama dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar masa sidang ketiga tahun 2024–2025, yang digelar pada Selasa (6/5/2025).
Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, dalam penyampaiannya menyoroti hasil laporan reses anggota dewan yang menunjukkan tingginya keluhan masyarakat terhadap kondisi infrastruktur usai musim hujan dan libur panjang Paskah.
“Setelah musim hujan dan libur Paskah, kami mendapati banyak jalan perumahan rusak parah. Ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut,” tegas Supratman di hadapan para anggota legislatif dan jajaran eksekutif Pemkot Makassar.
Selain infrastruktur, DPRD juga menyoroti keluhan warga miskin yang kesulitan membayar iuran BPJS Kesehatan. Supratman meminta Pemkot Makassar untuk melakukan verifikasi ulang terhadap data penerima bantuan, agar program jaminan kesehatan tepat sasaran.
“Perlu verifikasi ulang siapa saja yang benar-benar layak dibantu. Jangan sampai warga yang sangat membutuhkan justru tidak tersentuh,” ujarnya.
Tiga kecamatan yang disebut sebagai kawasan rawan banjir—yakni Biringkanaya, Tamalanrea, dan Manggala—juga menjadi perhatian khusus. Ketiganya kerap terdampak genangan saat hujan deras, namun belum mendapat penanganan jangka panjang.
Sebagai solusi strategis, Supratman mengusulkan pembangunan waduk penampungan air di wilayah perbatasan antara Kota Makassar dan Kabupaten Gowa. Meski diakui ada tantangan teknis seperti perbedaan elevasi, ia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan pemerintah pusat.
“Masalah banjir ini tidak bisa diselesaikan dengan cara tambal sulam. Diperlukan langkah besar dan sinergi antarlembaga,” tegasnya.
Selain membahas isu-isu krusial tersebut, rapat paripurna juga mengagendakan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Makassar serta evaluasi terhadap kinerja tahunan pemerintah kota sebagai bagian dari mekanisme pengawasan legislatif.(*)
Tinggalkan Balasan