MAKASSAR – Bonus untuk para atlet Sulawesi Selatan (Sulsel) peraih medali pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024 belum juga cair, sembilan bulan pasca ajang tersebut berakhir. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel berdalih belum memiliki cukup anggaran untuk memenuhi seluruh kewajiban pembayaran bonus tersebut.
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Sulsel, Suherman, menyampaikan bahwa anggaran yang tersedia dalam APBD 2025 baru mencapai Rp 6,7 miliar, sementara kebutuhan total mencapai Rp 22 miliar untuk membayar bonus kepada seluruh atlet dan pelatih.
“Dananya memang sudah ada, tapi baru sebagian. Masih kurang sekitar Rp 15,3 miliar,” ujar Suherman saat rapat dengar pendapat bersama Komisi E DPRD Sulsel di Gedung DPRD, Makassar, Senin (23/6/2025).
Rapat dipimpin Ketua Komisi E, Andi Tenri Indah, dan turut dihadiri sejumlah anggota dewan, Sekretaris KONI Sulsel Mujiburahman, serta belasan atlet peraih medali dari berbagai cabang olahraga. Dalam PON 2024, kontingen Sulsel menempati peringkat 16 nasional dengan total 61 medali: 10 emas, 19 perak, dan 32 perunggu.
Suherman menegaskan, pencairan bonus tidak sepenuhnya menjadi kewenangan Dispora, melainkan melibatkan instansi lintas sektoral seperti BKAD, Biro Hukum, dan Inspektorat. Saat ini, pihaknya tengah menyempurnakan dokumen administrasi pencairan.
“Tugas kami menyiapkan administrasinya. Pencairan tetap melalui BKAD dan Bank Sulselbar. Kami pastikan pekan ini akan kami sampaikan detailnya ke Komisi E,” jelasnya.
Anggota Komisi E DPRD Sulsel, Andi Nirawati, memberikan apresiasi atas perjuangan para atlet. Namun, ia juga melontarkan kekecewaan atas lambannya pencairan bonus yang seharusnya menjadi bentuk penghargaan terhadap kerja keras mereka.
“Perjuangan kalian membawa Sulsel ke posisi 16 adalah pencapaian luar biasa. Tapi, kami minta bonus segera cair. Maksimal satu minggu sejak hari ini,” tegas politisi Partai Gerindra ini.
Nirawati merujuk pada Peraturan Gubernur Sulsel Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penghargaan Olahraga dan Jaminan Sosial sebagai dasar hukum yang mengikat kewajiban Pemprov terhadap atlet.
“Kalau Pemprov tidak siap mendukung prestasi atlet, lebih baik tidak usah berjanji. Ini bukan soal medali semata, tapi tentang masa depan generasi muda bangsa,” lanjutnya.
Ia juga meminta agar Pemprov Sulsel mulai bersiap sejak dini untuk PON 2028, termasuk mengalokasikan bonus atlet lebih awal agar tidak terulang keterlambatan yang sama.
Dalam rapat tersebut, para atlet menyampaikan tiga tuntutan utama:
- Segera mencairkan bonus secara adil dan transparan.
- Memberikan penjelasan resmi soal waktu dan besaran bonus.
- Komitmen Pemprov untuk pembinaan dan kesejahteraan atlet secara berkelanjutan.
“Kami datang bukan untuk mengemis. Ini hak kami. Kami sudah mengharumkan nama Sulsel,” tegas atlet PON, Nur Rizka Fauziah.
Sejak PON ditutup pada September 2024, para atlet mengaku kecewa karena belum ada kejelasan pencairan. Banyak dari mereka kehilangan semangat karena merasa tak dihargai.
Anggota DPRD Sulsel lainnya, Irfan AB, turut menyuarakan keprihatinan. Ia mendesak agar Pemprov segera menyelesaikan masalah ini dan tidak menurunkan standar penghargaan dari tahun ke tahun.
“Kalau saat PON Papua 2021 atlet dibayar layak, maka minimal bonus saat ini setara. Jangan makin tahun makin kecil,” ujarnya.
Irfan juga menyoroti kemungkinan janji-janji bonus yang diberikan Pemprov sebelum PON berlangsung.
“Kalau memang ada janji sebelum bertanding, ya harus ditepati. Jangan hanya semangat saat mau berangkat, lalu dilupakan setelah pulang,” tegasnya.
DPRD Sulsel menutup rapat dengan satu pesan penting: bonus bukan semata soal uang, melainkan bentuk penghargaan atas dedikasi dan perjuangan atlet membawa nama baik daerah di pentas nasional.
“Jangan tunggu keringat atlet mengering baru diberi penghargaan,” tegas Nirawati.
“Ini soal harga diri Sulsel dalam menghargai perjuangan anak-anak daerah.”(*)
Tinggalkan Balasan