MAROS – Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, pada tahun anggaran 2026 mengalami pemangkasan sebesar Rp3 miliar. Plt Sekretaris DPRD Maros, Kartono, menjelaskan bahwa pagu anggaran yang semula Rp41,64 miliar kini menjadi Rp38,65 miliar.
“Totalnya berkurang sekitar Rp3 miliar dari pagu awal,” kata Kartono, Rabu (29/10/2025).
Menurutnya, dua pos anggaran paling terdampak adalah perjalanan dinas dan belanja modal. “Untuk belanja modal tahun depan sudah tidak ada lagi di DPRD. Sementara perjalanan dinas mengalami pengurangan cukup signifikan,” ujarnya.
Pada tahun 2025, anggaran perjalanan dinas mencapai Rp9,2 miliar, namun untuk tahun 2026 hanya tersisa sekitar Rp5,5 miliar. Selain itu, belanja untuk pengadaan sarana dan prasarana pendukung pimpinan serta anggota dewan juga dihapus.
Kegiatan seperti reses dan bimbingan teknis (bimtek) turut terkena dampak pemangkasan. Jumlah peserta reses yang sebelumnya mencapai 250 orang per daerah pemilihan kini dibatasi menjadi 100 orang. Sedangkan kegiatan bimtek yang biasanya digelar enam kali dalam setahun kini hanya dianggarkan empat kali.
“Kegiatan bimtek penting untuk peningkatan kapasitas anggota dewan, tapi kita sesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada,” ujar Kartono.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa DPRD tetap akan menjalankan seluruh fungsi kelembagaan. Prinsip efisiensi dan efektivitas, kata dia, akan diterapkan di semua kegiatan Sekretariat DPRD tahun depan.
“Insha Allah kita tetap optimalkan penggunaan anggaran agar target dan capaian sesuai perencanaan tetap tercapai,” jelasnya.
Ketua DPRD Maros, Muhammad Gemilang Pagessa, membenarkan adanya pemangkasan tersebut. Ia menyebut kebijakan itu merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja pemerintah, termasuk biaya perjalanan dinas.
“Betul, sesuai Inpres, sekitar 50 persen perjalanan dinas DPRD dipotong,” kata Gemilang.
Ia menegaskan DPRD memahami kondisi fiskal daerah dan akan menyesuaikan kegiatan agar tetap berjalan optimal. “Prinsip kami dalam menghadapi pemangkasan adalah memprioritaskan program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.
Gemilang menambahkan, bila ada program yang harus ditunda, maka anggarannya akan dialihkan untuk kegiatan yang lebih mendesak. “Kalaupun harus tertunda, akan dialihkan ke program yang lebih penting dan dibutuhkan masyarakat,” katanya. (*)
Tinggalkan Balasan