MAKASSAR – Waktu terus berjalan, dan kalender politik Golkar Sulawesi Selatan kian mendekati tenggat. Masa jabatan Taufan Pawe sebagai Ketua DPD I Golkar Sulsel akan berakhir pada 19 November 2025, sementara Musyawarah Daerah (Musda) tak juga digelar. Dalam kekosongan itu, bayang-bayang pelaksana tugas mulai tampak di ujung koridor DPP.
Sejumlah nama mulai disebut-sebut bakal ditunjuk memegang tongkat komando sementara partai berlambang pohon beringin itu.
Mereka datang dari barisan elite DPP asal Sulsel: Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Idrus Marham, Wakil Ketua Umum Bidang Elektoral II Meutya Hafid, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi Muhidin M Said, Ketua Bidang Kewiraswastaan Solihin Kalla, hingga Ketua Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional Ali Mochtar Ngabalin.
Nama lain yang juga disebut adalah Wakil Sekjen Bidang Kepartaian Hakim Kamarudin dan Andi Fauziah Pujiwatie Hatta dari Departemen Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi.
Pengamat politik Universitas Hasanuddin, Dr. Ali Armunanto, memandang para nama itu membawa keunggulan sekaligus tantangan tersendiri.
“Masing-masing calon punya nilai lebih. Tapi dua nama menonjol: Idrus Marham dan Ali Mochtar Ngabalin. Keduanya memiliki kedekatan emosional dan kultural dengan Makassar,” ujarnya, Senin (10/11/2025), dikutip dari Tribun Timur.
Ali menjelaskan, Ali Mochtar banyak menempuh masa mudanya di Makassar, sementara Idrus Marham pernah kuliah dan aktif berorganisasi di kota yang sama sebelum berkarier di Jakarta. Kedekatan itu, katanya, menjadi modal kultural yang membuat keduanya lebih memahami denyut masyarakat Sulawesi Selatan.
“Secara komunikasi politik, mereka akan lebih mudah diterima. Tapi Golkar bukan ruang kosong—ia dipenuhi faksi, sejarah, dan kepentingan pusat yang bisa memengaruhi arah komunikasi antara Plt dan kader di daerah,” tuturnya.
Menurut Ali, penunjukan Plt Golkar Sulsel tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik elite DPP. Posisi itu terlalu strategis menjelang Musda, karena berpotensi mengarahkan dukungan dan membentuk peta kekuatan partai ke depan.
“Penunjukan Plt bisa menjadi cara halus untuk mengondisikan suasana kebatinan menjelang Musda. Karena itu, jabatan ini pasti diperebutkan banyak pihak,” katanya.
“Kalau kita baca dengan analisis jaringan, dari siapa yang nanti ditunjuk sebagai Plt, kita bisa menebak siapa yang sesungguhnya ingin dimenangkan di Musda mendatang.”
Sementara itu, Sekretaris DPD I Golkar Sulsel, Marzuki Wadeng, mengaku masih menunggu petunjuk resmi dari DPP. Ia tidak menampik kemungkinan penunjukan pelaksana tugas jika Musda belum juga dijadwalkan hingga masa bakti berakhir.
“Tapi karena masa jabatan kami berakhir 19 November dan belum ada jadwal dari DPP, kemungkinan besar akan ditunjuk Plt,” ujarnya kepada Tribun Timur.
Menurut Marzuki, langkah itu lazim dalam tradisi organisasi partai jika terjadi kekosongan kepemimpinan.
“Siapa yang akan ditunjuk kami belum tahu, karena itu sepenuhnya kewenangan DPP,” katanya.
Ia menambahkan, DPP sebelumnya juga menunjuk Plt untuk Golkar Riau.
“Biasanya ditunjuk Plt agar roda organisasi tetap berjalan,” jelasnya.
Marzuki memastikan bahwa seluruh pengurus masih bekerja hingga masa jabatan resmi berakhir. Setelah itu, seluruh kegiatan akan berhenti menunggu keputusan DPP mengenai kepengurusan sementara maupun jadwal Musda berikutnya.
Di balik hiruk-pikuk internal, satu hal terasa pasti: pohon beringin di Sulawesi Selatan tengah menunggu siapa yang akan menggenggam akarnya—sementara angin politik dari pusat terus meniupkan arah yang sulit ditebak.(*)
Tinggalkan Balasan