MAROS – Hingga Oktober 2025, tercatat 67 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Angka ini hanya terpaut tujuh kasus dari total laporan sepanjang 2024 yang mencapai 74 kasus.

Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Maros, Andi Zulkifli Riswan Akbar, mengungkapkan mayoritas pelaku berasal dari lingkungan terdekat korban. “Teman dekat dan anggota keluarga masih menjadi pelaku dominan dalam berbagai kasus yang ditangani,” ujarnya, Selasa (18/11/2025).

Data DP3A mencatat korban tersebar di beberapa kelompok usia, yakni:
• 12 korban berusia 1–10 tahun
• 39 korban berusia 11–18 tahun
• 8 korban berusia 19–25 tahun
• 3 korban berusia 26–40 tahun
• 5 korban berusia di atas 40 tahun

Jenis kekerasan juga beragam. Kekerasan seksual menjadi yang terbanyak dengan 21 kasus, diikuti 22 laporan kekerasan fisik, 10 kasus KDRT, lima laporan hak asuh anak, enam kekerasan psikis, dua penelantaran ekonomi, dan satu kasus kekerasan berbasis gender online.

Andi Zulkifli menjelaskan setiap laporan yang masuk ke UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) ditangani melalui asesmen, dilanjutkan pendampingan hukum, layanan kesehatan, pendampingan psikologis, mediasi, hingga reintegrasi sosial jika diperlukan. Ia menegaskan DP3A terus berupaya menekan angka kekerasan melalui penyuluhan hukum, pelatihan pencegahan OCSEA, serta penguatan mekanisme layanan perlindungan anak.

“Edukasi kepada masyarakat penting agar ada keberanian melapor dan tidak menutup-nutupi,” tambahnya. DP3A juga menyediakan posko pengaduan di Kantor DP3A, UPTD PPA, serta kantor desa dan kelurahan. Identitas pelapor dijamin dirahasiakan untuk menghindari stigma dan tekanan sosial.

Ketua Komisi III DPRD Maros, Haeriah Rahman, menilai meningkatnya kasus tidak lepas dari pengaruh negatif media sosial dan lemahnya pengawasan orang tua. “Pergaulan anak-anak sekarang sangat bebas. Bahkan di rumah, mereka bisa mengakses berbagai hal lewat gawai tanpa pengawasan,” katanya.

Ia menilai sosialisasi DP3A ke sekolah-sekolah belum menyentuh akar persoalan. “Sosialisasi penting, tapi tidak cukup. Harus ada pendekatan yang lebih menyeluruh dan kolaboratif,” tegasnya. (*)

Post Views: 108