SULSELONLINE.COM, MAROS – Sejumlah sekolah di wilayah pelosok Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, masih menghadapi persoalan serius terkait keterbatasan tenaga pendidik.
Kondisi tersebut salah satunya terjadi di SDN 237 Labongko, Kecamatan Mallawa. Sekolah ini hanya memiliki lima guru untuk melayani 12 kelas yang tersebar di dua lokasi, yakni sekolah induk dan sekolah jarak jauh.
Kepala SDN 237 Labongko, Zainal Bakri, mengatakan dari lima guru yang tersedia, hanya satu orang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Sangat, sangat, sangat kekurangan,” kata Zainal, dikutip dari Tribun Timur, Rabu (2/9/2026).
Menurut Zainal, jumlah guru yang tersedia masih jauh dari kebutuhan ideal. Dengan 12 kelas, sekolah setidaknya membutuhkan 12 guru agar proses pembelajaran dapat berjalan secara optimal.
Keterbatasan tersebut membuat pihak sekolah harus membagi guru untuk mengajar di dua lokasi.
“Di induk saya tempatkan tiga guru, dan jarak jauh juga tiga guru. Masing-masing mengajar dua kelas, karena di induk enam kelas, jarak jauh juga enam kelas,” ujarnya.
Dengan kondisi itu, seorang guru terpaksa menangani dua kelas sekaligus agar kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung.
Zainal mengatakan pihak sekolah telah berulang kali mengajukan permohonan penambahan guru. Namun, kebutuhan tersebut belum dapat dipenuhi karena adanya kebijakan pemerintah pusat terkait pengangkatan tenaga honorer.
“Sekarang memang penambahan guru honor kita ini di-cut oleh aturan pusat, tidak bisa lagi mengangkat guru honor,” katanya.
Persoalan serupa juga terjadi di SDN 88 Sabantang, Kecamatan Tompobulu. Sekolah tersebut memiliki tujuh guru yang melayani lebih dari 60 siswa.
Namun, keterbatasan ruang kelas membuat sejumlah siswa harus belajar secara bersamaan dalam satu ruangan.
“Misalnya, Kelas 1 dan 2 digabung, karena 30 lebih di dalam, jadi disatukan,” kata Kepala SDN 88 Sabantang, Kasman.
Selain keterbatasan guru dan ruang kelas, akses menuju sekolah juga menjadi tantangan bagi tenaga pendidik.
Kasman mengatakan jarak dari wilayah tempat tinggal menuju sekolah sekitar 31 kilometer. Kondisi jalan yang didominasi tanjakan dan tikungan membuat perjalanan menuju sekolah tidak mudah.
Untuk mencapai sekolah, ia biasanya menggunakan sepeda motor manual karena menyesuaikan dengan kondisi medan.
“Perjalanan menuju sekolah menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi guru,” ujarnya.
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maros, Asri Rajab, mengakui persoalan kekurangan guru masih terjadi di sejumlah sekolah di Kabupaten Maros.
Saat ini, Maros masih kekurangan 475 guru, terdiri atas 348 guru untuk jenjang SD dan 127 guru untuk jenjang SMP.
Menurut Asri, kekurangan guru paling terasa di sekolah-sekolah yang berada di wilayah pelosok.
Persoalan tersebut semakin kompleks karena sebagian masyarakat di wilayah pelosok belum memiliki latar belakang pendidikan hingga jenjang sarjana.
“Di pelosok hampir rata-rata belum ada yang sarjana,” katanya.
Untuk mengatasi keterbatasan tenaga pendidik, sejumlah sekolah terpaksa melibatkan tenaga administrasi untuk membantu proses belajar mengajar.
Asri mengatakan tenaga administrasi yang merupakan penduduk asli wilayah tersebut diarahkan untuk melanjutkan pendidikan di bidang keguruan.
“Setelah memiliki kualifikasi pendidikan guru, mereka nantinya dapat dialihkan profesinya menjadi tenaga pendidik,” ujarnya.
Namun, upaya tersebut juga menghadapi persoalan terkait penggajian. Tidak semua tenaga yang membantu proses pembelajaran dapat menerima pembayaran dari dana pemerintah.
Asri menjelaskan, tenaga yang telah terdata dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dapat menerima pembayaran melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai ketentuan yang berlaku.
“Penggajian itu ada yang sudah masuk Dapodik, ada yang tidak masuk Dapodik. Tapi kalau tidak masuk Dapodik dan penduduk asli sana, itu kebijakan kepala sekolah, karena kalau digaji dari pemerintah kan tidak ada regulasinya,” jelasnya.
“Hanya PPPK penuh, PPPK paruh waktu dan Dapodik yang digaji menggunakan dana BOS,” lanjut Asri.
Ia menambahkan, kebutuhan guru di jenjang SD saat ini paling banyak untuk guru kelas. Sementara di tingkat SMP, kekurangan masih terjadi pada sejumlah mata pelajaran.
Menurutnya, kebutuhan ideal di tingkat SD minimal enam guru untuk enam kelas.
“Idealnya untuk guru itu kalau SD minimal harus enam sesuai dengan kelas. Selama ini ada guru mengajar di kelas 1 dan kelas 2 juga,” katanya.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan tenaga pendidik masih menjadi salah satu tantangan utama pemerataan kualitas pendidikan di wilayah pelosok Kabupaten Maros.(*)
Tinggalkan Balasan