JAKARTA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melontarkan kritik keras terhadap sejumlah pejabat publik yang dinilai abai dalam mengambil kebijakan hingga memicu bencana di wilayah Sumatra.
Melalui unggahan di Instagram pribadinya, Dedi menegaskan bahwa pejabat publik memiliki tanggung jawab moral terhadap rakyat, terutama ketika keputusan yang dibuat menimbulkan dampak negatif.
“Pada para pihak yang telah melakukan kekeliruan dalam pengambilan keputusan sehingga menimbulkan bencana, saya berharap untuk menyadarinya dan bertaubat,” ujar Dedi, Rabu (3/12/2025).
Ia mengingatkan bahwa jabatan publik bukan sekadar menjalankan program atau mengelola anggaran, tetapi juga memikul amanah besar terkait keselamatan warga dan kelestarian lingkungan. Ketika sebuah kebijakan justru membawa penderitaan, menurut Dedi, pejabat yang terlibat harus berani mengakui kesalahannya secara terbuka.
“Secara terbuka mengakui kesalahan adalah langkah penting agar hal ini menjadi pembelajaran dalam sejarah kebangsaan,” tegasnya.
Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap kerusakan lingkungan yang kerap dikaitkan dengan kebijakan pemerintah yang mengabaikan risiko jangka panjang.
Dalam kesempatan tersebut, Dedi juga memaparkan rencana Pemprov Jawa Barat untuk menerapkan moratorium penebangan hutan di wilayah yang berpotensi menimbulkan bencana.
“Pemerintah Provinsi Jawa Barat dimungkinkan segera membuat moratorium larangan penebangan hutan di area berpotensi musibah. Moratorium itu sedang kami siapkan dan mungkin besok sudah saya luncurkan,” ungkapnya.
Menurut Dedi, kebijakan ini penting sebagai upaya pencegahan mengingat kerusakan hutan menjadi salah satu pemicu utama bencana ekologis. Ia menutup pesannya dengan menekankan pentingnya menjaga lingkungan.
“Menanam pohon itu penting, tetapi melindungi pohon jauh lebih penting. Menanam seribu pohon belum tentu tumbuh seratus, tetapi menebang seribu pohon sudah pasti menghilangkan banyak manfaat bagi lingkungan,” pungkasnya.(*)
Tinggalkan Balasan