SULSELONLINE.COM — Polemik di Pesantren Darul Istiqamah, Kabupaten Maros, kian memanas.

Pemerintah bersama Forkopimda akhirnya turun tangan dengan membentuk tim mediasi untuk meredam konflik yang terjadi.

Bupati Maros, Chaidir Syam mengatakan tim mediasi akan menjadi wadah mempertemukan pihak-pihak yang berselisih guna mencari jalan keluar.

“Tim ini nanti akan mengundang semua pihak untuk duduk bersama dan mendengarkan langsung apa sebenarnya persoalannya,” katanya usai melakukan rapat koordinasi di Aula Polres Maros, Senin, 6 April 2026.

Mantan Ketua DPRD Maros itu mengatakan sejauh ini, akar masalah belum bisa dipastikan. Pemerintah mengaku masih menerima informasi yang berbeda-beda dan cenderung sepihak.

Namun, dugaan sementara mengarah pada konflik internal, termasuk persoalan pengelolaan pesantren yang berujung pada ketegangan.

“Makanya kita tidak bisa langsung menyimpulkan. Harus didengar dari semua pihak,” jelasnya.

Menariknya, dalam pertemuan awal yang digelar, pihak yang bertikai justru belum dihadirkan. Pertemuan tersebut baru sebatas koordinasi antar instansi. Mulai dari pemerintah daerah, Kementerian Agama, BPN, hingga Pengadilan Agama dilibatkan untuk menyusun langkah penyelesaian.

Mediasi sendiri ditargetkan segera dilakukan dalam waktu dekat.

“Secepatnya, mudah-mudahan minggu ini sudah bisa jalan,” katanya.

Di tengah konflik ini, muncul isu lain yang tak kalah panas: status jalan di kawasan pesantren.

Sebab beredar kabar jalan itu dibangun menggunakan anggaran pemerintah. Pemerintah pun belum bisa memberi jawaban pasti.

“Secara awal itu memang jalan pesantren. Tapi pernah ada keterlibatan pemerintah dalam perbaikannya,” ungkapnya.

Data terkait status jalan hingga kini masih dikumpulkan, termasuk menelusuri kemungkinan adanya hibah aset.

BPN pun dilibatkan untuk memastikan legalitas lahan dan aset yang dipersoalkan.

“Belum bisa dipastikan apakah sudah dihibahkan atau belum. Semua masih kita dalami,” tegasnya.

Di tengah situasi yang memanas, pemerintah mengimbau semua pihak untuk menahan diri dan tidak memperkeruh keadaan.

Pasalnya, konflik ini tak hanya berdampak pada internal pesantren, tetapi juga mulai meresahkan masyarakat sekitar.

“Jangan sampai ada tindakan yang merugikan orang lain. Kalau itu terjadi, tentu akan ada konsekuensi hukum,” tandasnya.

Beberapa hari terakhir situasi memanas karena pihak pesantren menutup jalan warga.