SULSELONLINE.COM — DPRD Provinsi Sulawesi Selatan meminta dugaan kelangkaan atau kekurangan pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan elpiji 3 kilogram segera ditangani. Kepolisian juga turun tangan dengan melakukan penyelidikan untuk mendalami kemungkinan adanya penyalahgunaan maupun penimbunan.

Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi mengatakan persoalan tersebut harus segera ditangani agar tidak semakin menyulitkan masyarakat.

“Ada dugaan kelangkaan BBM dan elpiji 3 kilogram, ini harus segera ditangani. Jangan sampai masyarakat mengalami kesulitan,” kata Andi Rachmatika Dewi di Makassar, Senin.

Menurut dia, persoalan pasokan kebutuhan dasar masyarakat tersebut harus segera ditangani oleh pihak penyedia, dalam hal ini Pertamina. Sebab, kelangkaan BBM dan elpiji dapat berdampak langsung terhadap aktivitas perekonomian masyarakat.

DPRD Sulsel juga menerima laporan mengenai antrean panjang di sejumlah SPBU serta kekurangan pasokan elpiji 3 kilogram yang menyebabkan harga di tingkat pengecer melonjak. Kondisi tersebut dinilai dapat memberikan tekanan terhadap pelaku usaha kecil yang bergantung pada elpiji bersubsidi.

Selain itu, antrean kendaraan, terutama truk yang hendak membeli solar, disebut terjadi di sejumlah wilayah Sulawesi. Antrean panjang tersebut bahkan berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas.

Karena itu, Andi Rachmatika mendorong koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Pertamina, agen, pangkalan, hingga aparat penegak hukum untuk memastikan ketersediaan stok BBM dan elpiji 3 kilogram bersubsidi.

Ia menegaskan DPRD Sulsel akan terus mengawal persoalan tersebut dan meminta Pertamina memberikan penjelasan secara rinci mengenai penyebab gangguan pasokan serta langkah konkret yang dilakukan untuk mengatasinya.

DPRD Sulsel juga berencana mengagendakan pertemuan dengan pihak-pihak terkait untuk membahas persoalan tersebut.

“Paling penting sekarang adalah bagaimana pasokan kembali normal dan masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan BBM serta elpiji yang sesuai harga yang ditetapkan,” ujar politikus perempuan yang akrab disapa Cicu itu mengutip Antara.

Menurut dia, persoalan distribusi kebutuhan masyarakat harus segera diselesaikan sekaligus menjadi bahan evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.

Polisi Dalami Dugaan Penyalahgunaan

Secara terpisah, Kepala Bidang Humas Polda Sulsel Kombes Pol Didik Supranoto mengatakan pihak kepolisian turut merespons fenomena kekurangan ketersediaan BBM dan elpiji di masyarakat.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel saat ini melakukan penyelidikan untuk mendalami dugaan praktik penyalahgunaan BBM maupun elpiji.

“Tentu kami tidak akan tinggal diam. Dari Ditreskrimsus Polda Sulsel tetap melaksanakan penyelidikan. Apakah ada mafia atau tidak ada mafia, nanti kita sampaikan kembali,” kata Didik kepada wartawan.

Kepolisian menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk penyalahgunaan maupun penimbunan BBM dan elpiji.

Untuk merespons kondisi tersebut, Polda Sulsel juga akan berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk Pertamina dan pengelola SPBU, guna memastikan penyebab gangguan pasokan serta mencegah terjadinya penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menyatakan pasokan BBM di wilayahnya dalam kondisi aman. Namun, pengawasan dari seluruh pihak tetap diperlukan untuk mencegah adanya pihak tertentu yang menyalahgunakan BBM bersubsidi.(*)